Wajib Pajak Badan Dapat Memperoleh NPWP Pada Saat Daftar Perusahaan

Kompas.com - 01/11/2017, 12:00 WIB
Konferensi pers oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (kedua dari kiri), di kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2017). KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZAKonferensi pers oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (kedua dari kiri), di kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2017).
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Selasa (31/10/2017), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) meluncurkan program pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui Notaris.

Melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Ditjen Pajak mengatakan bahwa program ini dirilis dalam rangka meningkatkan pelayanan perpajakan khususnya dalam hal kemudahan pendaftaran Wajib Pajak Badan. 

Peluncuran program ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili Ken Dwijugiasteadi selaku Direktur Jenderal Pajak, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang diwakili Yualita Widyadhari dan Tri Firdaus Akbarsyah masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam program ini, Notaris yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak akan
diberikan hak akses pada aplikasi e-Registration dan dapat mendaftarkan Wajib Pajak Badan
(termasuk bentuk kerja sama operasi) yang membuat akta pendirian di Notaris tersebut.

(Baca: Urus Berbagai Izin akan "Ditodong" NPWP)

Penerbitan NPWP Badan dilakukan secara elektronik setelah Notaris melengkapi data dan
mengunggah dokumen yang dipersyaratkan melalui aplikasi e-registration.

Melalui program ini, Direktorat Jenderal Pajak berharap dapat membantu upaya peningkatan peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan melakukan bisnis (ease of doing business) khususnya dalam hal memulai usaha (starting business).

Indeks ease of doing business adalah indeks yang diterbitkan oleh Bank Dunia setiap tahun yang menjadi indicator kemudahan usaha di suatu negara.

Berkat upaya semua pihak, peringkat Indonesia pada tahun 2016 naik menjadi 91 dari sebelumnya 106 pada tahun 2015.

Selain meningkatkan kemudahan bagi Wajib Pajak, program ini memberikan manfaat juga
bagi Direktorat Jenderal Pajak sendiri yaitu meningkatkan validitas dan akurasi data pendaftaran Wajib Pajak sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan evaluasi kepatuhan Wajib Pajak.

Program ini secara resmi berlaku mulai sejak tanggal 1 November 2017 yang akan dilayani
oleh 28 Notaris yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Kompas TV Pajak "Oleh-Oleh" Ada di Bandara, Cermati ya

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X