BPS: Kenaikan UMP Pertimbangkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 01/11/2017, 16:20 WIB
Ribuan buruh melakukan long march memperingati Hari Buruh Internasional di sekitar Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (1/5/2014) Pada peringatan kali ini, buruh kembali menuntut kenaikan upah minimum dan juga penghapusan sistem outsourcing. KOMPAS IMAGES / VITALIS YOGI TRISNARibuan buruh melakukan long march memperingati Hari Buruh Internasional di sekitar Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (1/5/2014) Pada peringatan kali ini, buruh kembali menuntut kenaikan upah minimum dan juga penghapusan sistem outsourcing.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 8,71 persen telah dihitung berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jadi angka inflasi ditambah angka pertumbuhan kumulatif itu lah yang menghasilkan 8,71 persen," ujar Suhariyanto saat konfrensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Menurutnya, penghitungan kenaikan UMP 2018 mendatang dikeluarkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Kesepakatan di dalam aturan tersebut adalah kamj menyadari pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah itu fluktuasi. Inflasi, ada beberapa daerah mengalami deflasi. Jadi kesepakatannya adalah yang dipakai adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.

(Baca: Riset: Makin Tinggi Upah Minimum Buruh, Ketimpangan Malah Semakin Besar)

Sementara itu, ditemui terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, penetapan kenaikan UMP di berbagai wilayah menjadi kewenangan Gubernur masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang ada.

"Intinya untuk menetapkan UMP tahun 2018 menjadi kewenangan Gubernur. Yang kedua, bahwa untuk penetapannya itu rujukan utamanya adalah pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dimana di dalamnya ada sistem formula untuk kenaikan upah itu," kata Hanif saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Hanif menjelaskan, penghitungan kenaikan UMP juga telah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Kedua data itu kemudian dijumlahkan. Hari ini diumumkan. Jadi itu semua (Gubernur) sudah mengerti lah aturannya. Kita tunggu saja pengumuman hari ini," pungkas Hanif.

Kompas TV Upah Minimum 2018 diputuskan naik sebesar 8,71 persen.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bitcoin, Dogecoin, dan Ethereum Masih Lesu, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin, Dogecoin, dan Ethereum Masih Lesu, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Tips Aman Berinvestasi Bitcoin di Platform Exchange

Tips Aman Berinvestasi Bitcoin di Platform Exchange

BrandzView
Beda Gaya Berpakaian Elon Musk Temui Jokowi, Luhut, dan PM India

Beda Gaya Berpakaian Elon Musk Temui Jokowi, Luhut, dan PM India

Whats New
IHSG Bakal Menguat Hari Ini, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Menguat Hari Ini, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Petani Sawit Bakal Geruduk Istana dan Kantor Airlangga, Ini Tuntutannya

Petani Sawit Bakal Geruduk Istana dan Kantor Airlangga, Ini Tuntutannya

Whats New
Jadwal Baru KA Pangrango Bogor-Sukabumi Mulai Hari Ini

Jadwal Baru KA Pangrango Bogor-Sukabumi Mulai Hari Ini

Whats New
Wall Street Mayoritas Merah, Saham Twitter dan Tesla Rontok

Wall Street Mayoritas Merah, Saham Twitter dan Tesla Rontok

Whats New
Perkembangan UMKM Sektor Jasa Konstruksi di Masa Pandemi

Perkembangan UMKM Sektor Jasa Konstruksi di Masa Pandemi

Whats New
Mengenal Tabungan Emas, Produk Pegadaian yang Digugat Rp 322,5 Miliar

Mengenal Tabungan Emas, Produk Pegadaian yang Digugat Rp 322,5 Miliar

Whats New
7 Paket Pembangunan Jalan di Borobudur Senilai Rp 357 Miliar Selesai

7 Paket Pembangunan Jalan di Borobudur Senilai Rp 357 Miliar Selesai

Rilis
[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Whats New
Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.