BPS: Kenaikan UMP Pertimbangkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 01/11/2017, 16:20 WIB
Ribuan buruh melakukan long march memperingati Hari Buruh Internasional di sekitar Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (1/5/2014) Pada peringatan kali ini, buruh kembali menuntut kenaikan upah minimum dan juga penghapusan sistem outsourcing. KOMPAS IMAGES / VITALIS YOGI TRISNARibuan buruh melakukan long march memperingati Hari Buruh Internasional di sekitar Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (1/5/2014) Pada peringatan kali ini, buruh kembali menuntut kenaikan upah minimum dan juga penghapusan sistem outsourcing.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 8,71 persen telah dihitung berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jadi angka inflasi ditambah angka pertumbuhan kumulatif itu lah yang menghasilkan 8,71 persen," ujar Suhariyanto saat konfrensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Menurutnya, penghitungan kenaikan UMP 2018 mendatang dikeluarkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Kesepakatan di dalam aturan tersebut adalah kamj menyadari pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah itu fluktuasi. Inflasi, ada beberapa daerah mengalami deflasi. Jadi kesepakatannya adalah yang dipakai adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.

(Baca: Riset: Makin Tinggi Upah Minimum Buruh, Ketimpangan Malah Semakin Besar)

Sementara itu, ditemui terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, penetapan kenaikan UMP di berbagai wilayah menjadi kewenangan Gubernur masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang ada.

"Intinya untuk menetapkan UMP tahun 2018 menjadi kewenangan Gubernur. Yang kedua, bahwa untuk penetapannya itu rujukan utamanya adalah pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dimana di dalamnya ada sistem formula untuk kenaikan upah itu," kata Hanif saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hanif menjelaskan, penghitungan kenaikan UMP juga telah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Kedua data itu kemudian dijumlahkan. Hari ini diumumkan. Jadi itu semua (Gubernur) sudah mengerti lah aturannya. Kita tunggu saja pengumuman hari ini," pungkas Hanif.

Kompas TV Upah Minimum 2018 diputuskan naik sebesar 8,71 persen.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.