Nilai Barang Milik Negara Capai Rp 2.188 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah melakukan penilaian kembali (revaluasi) seluruh aset yang dimiliki negara. Tujuannya, agar nilai aset kekayaan Pemerintah Indonesia mencerminkan nilai terkininya.

Mengutip Kontan, Kamis (2/11/2017), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada 2007, nilai Barang Milik Negara (BMN) hanya Rp 229 triliun. Namun, per 2016 sudah Rp 2.188 triliun yang terdiri dari tanah, bangunan, jembatan, gedung, jalan, dan lainnya.

Nilai BMN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 2.188 triliun itu, menurut dia, setara dengan 40,1 persen dari total aset negara yang mencapai Rp 5.456 triliun.

"Nilai tanah dan properti bergerak terus, sehingga BMN kita mungkin nilainya masih undervalue berdasarkan nilai 10 tahun lalu. Tapi banyak barang juga yang mengalami depresiasi atau nilainya menurun, jadi perlu di revaluasi lagi," katanya di Gedung Dhanapala, Kemkeu, Kamis (2/11).

Sejak 2011, belanja modal pemerintah selalu di atas Rp 115 triliun, bahkan ada yang mencapai Rp 147 triliun. Nah, belanja modal ini terjemahannya sebagian menjadi BMN. “Karena menggunakan APBN, itu perlu terus kami update,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Center Indonesia of Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, apabila aset direvaluasi dan nilainya meningkat dan kemudian aset tersebut nilai ekonominya bertambah, maka akan mendatangkan pundi-pundi penerimaan.

“Misalnya tanah, bangunan, kalau misalnya nilai ekonominya meningkat, misalnya disewakan, ini akan lebih tinggi, betul itu. Karena apabila tidak direvaluasi, aset itu bisa saja hilang nilainya,” kata Yustinus.

Dalam kurun waktu tahun ini dan tahun depan, pemerintah akan melakukan penilaian terhadap 934.409 item BMN yang berupa 108.524 bidang tanah, 434.801 item gedung dan bangunan serta 391.084 item jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Berita ini diambil dari Kontan.co.id dengan judul: Barang Milik Negara kini bernilai Rp 2.188 triliun