Terbongkar, Perusahaan Tekstil yang Selewengkan Fasilitas di Kawasan Berikat

Kompas.com - 02/11/2017, 19:39 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapati salah satu perusahaan tekstil yang berada di kawasan berikat daerah Bandung, PT SPL, menyalahgunakan fasilitas di sana beberapa waktu lalu.

Alih-alih melakukan kegiatan ekspor, manajemen PT SPL malah menimbun sejumlah barang yang seharusnya dikirim ke luar negeri untuk dipasarkan di Indonesia secara diam-diam demi menghindari bea masuk dan pajak pertambahan nilai.

"Mereka punya aktivitas di kawasan berikat, karena di kawasan berikat, perusahaan ini dapat fasilitas bebas bea masuk. Tapi, petugas kami di Ditjen Bea dan Cukai menemukan modus penyalahgunaan fasilitas kepabeanan oleh direktur utama dan direktur keuangannya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (2/11/2017).

Sri menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas bea dan cukai yang mengukur bobot barang milik PT SPL saat akan diekspor. Pihak perusahaan mengaku akan ekspor lima kontainer berisi 4.038 rol kain, tetapi saat ditimbang berat kontainernya hanya setara dengan 583 rol kain.

"Tujuh kali lebih kecil dari yang mereka laporkan ke petugas. Ternyata, sisanya merembes ke dalam negeri dan tidak bayar bea masuk serta PPN. Ini kejahatan yang luar biasa," tutur Sri.

Tidak sampai di sana, pihaknya turut menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui ke mana aliran uang PT SPL selama ini.

Dari hasil pemeriksaan serta audit investigasi, diketahui ada pembelian sejumlah aset yang diduga menggunakan uang dari tindak pidana kepabeanan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan PPATK kepada Ditjen Bea dan Cukai, penyidik Bea dan Cukai dengan supervisi Kejaksaan Agung mengembangkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diindikasikan melalui penggunaan rekening pribadi, rekening perusahaan dan karyawan PT SPL dalam menampung uang hasil tindak pidana," ujar Sri.

Indikasi penggunaan uang hasil tindak pidana didapati sejak Januari 2015 hingga 2016 lalu. Penyidik kemudian menetapkan Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT SPL, FL dan BS, sebagai tersangka serta menyita aset milik mereka dengan nilai lebih dari Rp 80 miliar.

Pada saat yang sama, Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan pihaknya akan memproses kasus ini dengan maksimal.

Adapun proses penyidikan kasus ini telah dinyatakan lengkap, barang bukti berikut tersangka sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk diproses lebih lanjut.

"Akan kami tangani dengan tuntas dan tegas. Mereka (tersangka) memiliki pemahaman saat melakukan itu semua, karena merasa resikonya rendah, tetapi keuntungannya bisa tinggi," ucap Prasetyo.

Para tersangka didakwa Pasal 103 huruf a dan/atau Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Whats New
Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Rilis
Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Whats New
Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Whats New
Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

BrandzView
Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Spend Smart
Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan 'Panic Buying'

Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan "Panic Buying"

Whats New
Alfamart: Jangan 'Panic Buying' Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Alfamart: Jangan "Panic Buying" Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Whats New
Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Work Smart
Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Whats New
Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Whats New
Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Whats New
Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Whats New
Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.