Soal Izin Usaha, Pemda yang Tak Patuhi Presiden Bakal Diberi Sanksi

Kompas.com - 03/11/2017, 21:34 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemerintah menyiapkan sanksi bagi pemerintah daerah yang masih menghambat proses perizinan berusaha.  Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat koordinasi pembahasan Perpres Nomor 91 Tahun 2017 di Jakarta, Jumat (3/11/2017).

"Kami sedang kaji dan menyiapkan sanksi yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah kalau tidak memenuhi atau mematuhi apa yang diminta Presiden," ucap dia.

Menurut dia, sanksi yang disiapkan antara lain dengan mengurangi atau menunda pemberian Dana Insentif Daerah (DID) yang rutin dialokasikan dalam APBN sejak 2014. "Kami sedang menyiapkan ini dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri," ujarnya.

Adapun sanksi lainnya adalah mencabut kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam menyelenggarakan proses perizinan investasi.

Baca juga: Pemerintah Terbitkan Perpres Kemudahan Izin Usaha

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan peresmian Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di kawasan Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/11/2017). Presiden Joko Widodo meresmikan ruas jalan tol yakni Seksi 1B dan 1C sepanjang 8,26 kilometer yang terbentang dari Cipinang Melayu-Pangkalan Jati-Jakasampurna. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGKOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Presiden Joko Widodo memberikan sambutan peresmian Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di kawasan Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/11/2017). Presiden Joko Widodo meresmikan ruas jalan tol yakni Seksi 1B dan 1C sepanjang 8,26 kilometer yang terbentang dari Cipinang Melayu-Pangkalan Jati-Jakasampurna. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
"Kalau sudah diperingatkan, tentu saja bisa ditarik kewenangannya ke pemerintah yang lebih tinggi. Kalau itu di kabupaten, bisa ke provinsi. Kalau itu di provinsi, bisa ke pusat,"  katanya.

Darmin menyebutkan Presiden Joko Widodo telah meminta adanya kemudahan pemberian izin investasi yang ditandai melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 mengenai percepatan berusaha.

Untuk itu, meski saat ini merupakan era otonomi daerah, namun pemegang kekuasaan tertinggi adalah Presiden.  Dengan demikian instruksi pemimpin tertinggi untuk mendorong investasi diharapkan bisa didukung oleh pemerintah daerah.

"Dalam UU Otonomi Daerah, tercantum bahwa Presiden adalah pemegang kewenangan tertinggi, maka Presiden berwenang menetapkan kebijakan dasar, memonitor, dan mengawasi," sebut dia.

Baca juga: Eksekusi Program Tol Udara Tunggu Revisi Perpres

Kompas TV Kantor Staf Presiden atau KSP menggelar konferensi pers para menteri kabinet kerja membahas 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.