BrandzView

Menhub: Banyak Kepala Daerah Desak Realisasi Aturan Taksi Daring

Kompas.com - 05/11/2017, 11:33 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencoba taksi online dai kediamannya ke Bekasi, Selasa (19/9/2017). KOMPAS.com/ANGGITA MUSLIMAHMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencoba taksi online dai kediamannya ke Bekasi, Selasa (19/9/2017).
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah daerah telah menyetujui penerapan aturan taksi daring. Bahkan, kata dia, beberapa kepala daerah telah mendesak agar aturan tersebut segera diterapkan.

Aturan tentang taksi daring tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 108).

"Banyak gubernur yang bersurat kepada kami agar PM ini segera diterapkan," ujar Budi Karya dalam keterangannya, Minggu (5/11/2017).

Baca juga : Revisi Regulasi Taksi Online Resmi Berlaku

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini mengatakan, yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan ini adalah memperhatikan bagaimana masyarakat dapat dilayani secara baik dengan adanya kepastian hukum.

"Kami ingin teman-teman mendapat perlindungan. Kalau tidak ada PM 108, maka tidak akan ada perlindungan. Semua yang terdapat dalam peraturan ini adalah untuk keselamatan dan kesetaraan bagi semua pihak," ujar dia.

Baca juga : Hari ini, Peraturan tentang Taksi Online Diberlakukan 

Dalam hal ini, Budi menginginkan, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kolaborasi angkutan sewa khusus dan taksi reguler. Kebijakan ini sebelumnya diterapkan di DKI Jakarta.

"Tadi saya sudah berbicara dengan Pak Gubernur, dan nanti akan difasilitasi oleh Kapolda dan Dinas Perhubungan. Ada beberapa ide yang disampaikan dan sudah temaktub dalam peraturan ini," kata Budi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, penentuan kuota angkutan sewa khusus di suatu daerah, agar dibicarakan terlebih dahulu dalam forum lalu lintas.

Baca juga : Revisi Aturan Taksi Online, Uber Ingin Diskusikan Tarif dengan Kemenhub

Nantinya, forum itu yang akan merespon dan mengakomodir seluruh masukan dari stakeholder atau pemangku kebijakan terkait.

Sebelumnya, PM 108 resmi diterapkan per 1 November. PM 108 ini merupakan aturan pengganti dari PM 26 yang 14 poinnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Kompas TV Meski sudah resmi berlaku, pemerintah memberi kelonggaran sampai tiga bulan ke depan bagi taksi online.


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
komentar di artikel lainnya