Memetik Pelajaran Kasus "Dokumen Surga" Untuk Sistem Pajak di Indonesia

Kompas.com - 07/11/2017, 14:22 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Terungkapnya sejumlah nama pengusaha Indonesia dalam laporan Dokumen Surga atau Paradise Papers menimbulkan pertanyaan, apakah pengusaha masih belum memiliki kesadaran pajak seperti yang diharapkan.

Bahkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani pada Senin (6/11/2017) mengakui masih ada sebagian dari pengusaha yang belum declare untuk ikut program tax amnesty.

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, melihat pengusaha harus melek pajak terlebih dahulu baru kemudian timbul kesadaran bayar pajak.

Melek pajak berarti tahu tentang mekanisme perpajakan di Indonesia, baik cara pembayaran, hitung-hitungan, sampai manfaat pajak yang dibayarkan kepada negara.

(Baca: Pengusaha Indonesia di "Dokumen Surga" Belum Tentu Pengemplang Pajak)

"Di Indonesia, saya menduga lebih banyak pihak yang belum sepenuhnya patuh karena ketidaktahuan, kompleksnya sistem pajak, atau belum adanya pelayanan sistem pajak yang menjangkau mereka," kata Darussalam saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (7/11/2017).

Darussalam menjelaskan, jika ada wajib pajak yang tingkat kesadaran pajaknya masih rendah, belum tentu hal itu berarti negatif.

Seseorang yang tingkat kesadaran pajaknya rendah disebut negatif bila mereka sudah tahu mekanisme perpajakan, tetapi sengaja menghindari bahkan mengemplang pajak.

Agar para pengusaha bisa melek pajak, menjadi tugas pemerintah melalui dinas terkait yang memberi penjelasan, terutama tentang apa saja andil pajak untuk pembangunan selama ini.

Harapannya, jika sudah melek pajak, muncul kesadaran dengan sendirinya untuk membayar pajak.

"Kepatuhan akan muncul ketika manfaat pajak dirasakan. Untuk itu, institusi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak harus berpartisipasi menjelaskan bahwa proyek yang dibangun oleh masing-masing kementerian berasal dari dana pajak, sehingga masyarakat tahu fasilitas publik yang dinikmati berasal dari uang pajak," tutur Darussalam.

Dia turut berharap, amandemen Undang-Undang Pajak nantinya dapat berorientasi pada penyederhanaan sistem perpajakan.

Serta perbaikan pada hal-hal teknis lain agar pemahaman tentang pajak semakin tinggi dan pemerintah bisa mendorong pemasukan dari pajak.

Kompas TV Partai Berkarya Usung Tommy Soeharto Maju di Pilpres 2019

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasabah Wanaartha Life Disarankan Ajukan Gugatan Kepailitan

Nasabah Wanaartha Life Disarankan Ajukan Gugatan Kepailitan

Whats New
Daftar 10 Orang Terkaya RI 2022 Versi Forbes, Hartono Bersaudara Tetap Urutan Pertama

Daftar 10 Orang Terkaya RI 2022 Versi Forbes, Hartono Bersaudara Tetap Urutan Pertama

Whats New
Catatkan Rekor Baru pada Usia Ke-45, Pupuk Kaltim Siap Gempur Pasar Global

Catatkan Rekor Baru pada Usia Ke-45, Pupuk Kaltim Siap Gempur Pasar Global

Whats New
CORE: Peran BUMN Dibutuhkan untuk Buka Lapangan Kerja Sektor UMKM

CORE: Peran BUMN Dibutuhkan untuk Buka Lapangan Kerja Sektor UMKM

Whats New
Reformasi Birokrasi Tematik Diyakini Genjot Investasi

Reformasi Birokrasi Tematik Diyakini Genjot Investasi

Whats New
Bapenda DKI Jakarta Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Bapenda DKI Jakarta Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Catat Kinerja Positif, Pupuk Kaltim Siap Tembus Pasar Global

Catat Kinerja Positif, Pupuk Kaltim Siap Tembus Pasar Global

Whats New
Investasi Migas Berbiaya Tinggi, Investor Butuh Kepastian Hukum

Investasi Migas Berbiaya Tinggi, Investor Butuh Kepastian Hukum

Whats New
Survei Nielsen: Vidio, Disney Hotstar, dan Netflix Paling Banyak Diakses di Mobile Streaming

Survei Nielsen: Vidio, Disney Hotstar, dan Netflix Paling Banyak Diakses di Mobile Streaming

Whats New
LPS Koperasi Bakal Dibahas dalam RUU Perkoperasian, Ini Alasannya

LPS Koperasi Bakal Dibahas dalam RUU Perkoperasian, Ini Alasannya

Whats New
KPPU Menang Kasasi di MA, PT Sinar Ternak Sejahtera Wajib Bayar Denda Rp 10 Miliar

KPPU Menang Kasasi di MA, PT Sinar Ternak Sejahtera Wajib Bayar Denda Rp 10 Miliar

Whats New
MIND ID Luncurkan Buku Membangun Peradaban

MIND ID Luncurkan Buku Membangun Peradaban

Whats New
Permudah Pekerja Migran Kirim Uang ke RI, RemitPro dapat Penghargaan dari BI

Permudah Pekerja Migran Kirim Uang ke RI, RemitPro dapat Penghargaan dari BI

Whats New
Pengusaha Ritel Pastikan Stok Pangan Jelang Nataru Aman dan Harga Stabil

Pengusaha Ritel Pastikan Stok Pangan Jelang Nataru Aman dan Harga Stabil

Whats New
Mahfud MD: Buruh dan Pengusaha Saling Membutuhkan, Keduanya Setara

Mahfud MD: Buruh dan Pengusaha Saling Membutuhkan, Keduanya Setara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.