Memetik Pelajaran Kasus "Dokumen Surga" Untuk Sistem Pajak di Indonesia

Kompas.com - 07/11/2017, 14:22 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Terungkapnya sejumlah nama pengusaha Indonesia dalam laporan Dokumen Surga atau Paradise Papers menimbulkan pertanyaan, apakah pengusaha masih belum memiliki kesadaran pajak seperti yang diharapkan.

Bahkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani pada Senin (6/11/2017) mengakui masih ada sebagian dari pengusaha yang belum declare untuk ikut program tax amnesty.

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, melihat pengusaha harus melek pajak terlebih dahulu baru kemudian timbul kesadaran bayar pajak.

Melek pajak berarti tahu tentang mekanisme perpajakan di Indonesia, baik cara pembayaran, hitung-hitungan, sampai manfaat pajak yang dibayarkan kepada negara.

(Baca: Pengusaha Indonesia di "Dokumen Surga" Belum Tentu Pengemplang Pajak)

"Di Indonesia, saya menduga lebih banyak pihak yang belum sepenuhnya patuh karena ketidaktahuan, kompleksnya sistem pajak, atau belum adanya pelayanan sistem pajak yang menjangkau mereka," kata Darussalam saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (7/11/2017).

Darussalam menjelaskan, jika ada wajib pajak yang tingkat kesadaran pajaknya masih rendah, belum tentu hal itu berarti negatif.

Seseorang yang tingkat kesadaran pajaknya rendah disebut negatif bila mereka sudah tahu mekanisme perpajakan, tetapi sengaja menghindari bahkan mengemplang pajak.

Agar para pengusaha bisa melek pajak, menjadi tugas pemerintah melalui dinas terkait yang memberi penjelasan, terutama tentang apa saja andil pajak untuk pembangunan selama ini.

Harapannya, jika sudah melek pajak, muncul kesadaran dengan sendirinya untuk membayar pajak.

"Kepatuhan akan muncul ketika manfaat pajak dirasakan. Untuk itu, institusi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak harus berpartisipasi menjelaskan bahwa proyek yang dibangun oleh masing-masing kementerian berasal dari dana pajak, sehingga masyarakat tahu fasilitas publik yang dinikmati berasal dari uang pajak," tutur Darussalam.

Dia turut berharap, amandemen Undang-Undang Pajak nantinya dapat berorientasi pada penyederhanaan sistem perpajakan.

Serta perbaikan pada hal-hal teknis lain agar pemahaman tentang pajak semakin tinggi dan pemerintah bisa mendorong pemasukan dari pajak.

Kompas TV Partai Berkarya Usung Tommy Soeharto Maju di Pilpres 2019

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upah PMI Sektor Domestik di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta

Upah PMI Sektor Domestik di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10,6 Triliun dari Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10,6 Triliun dari Lelang Sukuk Negara

Whats New
Daftar Limit Transfer BCA Lengkap

Daftar Limit Transfer BCA Lengkap

Spend Smart
Nilai Tukar Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.870,5 per Dollar AS

Nilai Tukar Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.870,5 per Dollar AS

Whats New
Dirut PLN Ungkap Adanya Potensi Krisis Pasokan Batu Bara

Dirut PLN Ungkap Adanya Potensi Krisis Pasokan Batu Bara

Whats New
BKN Sebut ASN RI Lebih dari 4,3 Juta, Tapi Jumlah Perempuan Jadi Pimpinan Masih Minim

BKN Sebut ASN RI Lebih dari 4,3 Juta, Tapi Jumlah Perempuan Jadi Pimpinan Masih Minim

Whats New
Turun 9,55 Persen, Laba Bersih Lippo Cikarang Rp 222,5 Miliar di Semester I-2022

Turun 9,55 Persen, Laba Bersih Lippo Cikarang Rp 222,5 Miliar di Semester I-2022

Rilis
Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Whats New
Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Whats New
OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

Whats New
Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Whats New
Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Whats New
Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Whats New
Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

BrandzView
Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.