Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lewat UMi, Kaum Ibu Bisa Pinjam hingga Rp 10 Juta Tanpa Agunan

Kompas.com - 07/11/2017, 15:13 WIB
Kontributor Medan, Mei Leandha

Penulis

MEDAN, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan menggelar sosialiasi pembiayaan ultra mikro (UMi) yang khusus diperuntukkan kaum ibu di Indonesia. Program ini untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dengan pinjaman tanpa jaminan hingga Rp 10 juta.

Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Sochif Winarno saat memberikan keterangan pers di kantor gubernur Sumatera Utara mengatakan, pembiayaan UMi menyasar kelompok ibu yang ingin meningkatkan usaha kecilnya namun terbatas akses mendapatkan modal karena faktor tidak punya jaminan yang sering menjadi syarat mengajukan pinjaman perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

"Dari 61 juta UMKM di Indonesia, berdasarkan penelitian BPS dan BPK, yang dapat mengakses KUR hanya sekitar 17 juta. Sebanyak 44 juta UMKM tidak bisa dilayani karena tidak punya jaminan atau agunan,” kata Sochif, Selasa (7/11/2017).

Hal itu  yang membuat pemerintah merumuskan cara membantu masyarakat, lahirlah pembiayaan UMi. Kenapa hanya untuk kaum ibu? Karena umumnya mereka lebih bisa dipercaya, lebih teliti dan disiplin.

Baca juga : Pemerintah Luncurkan Program Kredit Ultra Mikro

Ilustrasi rupiahKOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Ilustrasi rupiah
Untuk alokasinya, ada tiga lembaga yang akan menjadi tempat penyaluran, yakni PT PNM dengan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Pegadaian serta PT Bahana Artha Ventura (BAV) yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Jumlah dananya sebesar Rp 1,5 triliun yang akan dibagi ke tiga perusahaan tersebut.

“Makanya kami perlu media komunikasi dan sosialisasikan. Polanya sistem kelompok, masing-masing calon penerima harus ada pendampingan tentang bagaimana usaha yang bagus dan tata cara pemasarannya,” ucap dia.

Secara nasional, sudah 127.000 UMKM yang menerima UMi, terbanyak di Jawa Barat dan Aceh.

“UMKM harus taat aturan, tidak ada yang menunggak. Karena kalau menunggak, sistemnya tanggung renteng. Kita akui masih perlu ada penyempurnaan, tapi inti program ini menyentuh langsung ke masyarakat, sesuai Nawacita Presiden Jokowi yakni kemandirian ekonomi,” sebutnya.

Baca juga: Tommy dan Mamiek Soeharto serta Prabowo Disebut dalam Laporan Dokumen Surga

Syarat untuk bisa menerima bantuan pembiayaan UMI, lanjut dia, menyertakan data kependudukan seperti KTP dan KK. Selain itu, belum pernah mendapatkan pinjaman dari program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah ada sebelumnya. Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait yang mengalokasikan anggaran pembiyaan ini melalui Kementerian Keuangan.

Sosialiasi program UMI akan diisi dengan Training of Trainer Sistem Informasi Kredit Program kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di daerah, Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan kabupaten dan kota. Juga bekerjasama dengan Kominfo untuk aplikasinya agar tidak salah sasaran.

"Suku bunga pinjaman sebesar 2 sampai 4 persen setahun, ini upaya memutus mata rantai tengkulak," katanya.

Program UMi menggunakan sistem jemput bola, yakni petugas dari lembaga penyalur yang akan mendatangi nasabah. Begitu juga dengan pendampingan. Karenanya diperlukan kerja sama dengan dinas terkait dalam hal database.

Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Hariyatmoko menambahkan, batas maksimal aset yang dimiliki calon penerima manfaat UMi adalah Rp 300 juta setahun atau aset bersih senilai Rp 50 juta. Syarat lainnya, tidak sedang berutang.

"Kalau masih ada utangnya, nanti membebani dan memberatkan masyarakat itu sendiri,” katanya.

Kompas TV Ada analisis, warga di luar Jawa dan Sumatera merasakan betul dampak pembangunan infrastruktur.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com