Lewat UMi, Kaum Ibu Bisa Pinjam hingga Rp 10 Juta Tanpa Agunan

Kompas.com - 07/11/2017, 15:13 WIB
Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Sochif Winarno mensosialiasikan pembiayaan UMI yang khusus diperuntukkan untuk para ibu di Indonesia, Selasa (7/11/2017) KOMPAS.com / Mei Leandha Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Sochif Winarno mensosialiasikan pembiayaan UMI yang khusus diperuntukkan untuk para ibu di Indonesia, Selasa (7/11/2017)
|
EditorErlangga Djumena

MEDAN, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan menggelar sosialiasi pembiayaan ultra mikro (UMi) yang khusus diperuntukkan kaum ibu di Indonesia. Program ini untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dengan pinjaman tanpa jaminan hingga Rp 10 juta.

Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Sochif Winarno saat memberikan keterangan pers di kantor gubernur Sumatera Utara mengatakan, pembiayaan UMi menyasar kelompok ibu yang ingin meningkatkan usaha kecilnya namun terbatas akses mendapatkan modal karena faktor tidak punya jaminan yang sering menjadi syarat mengajukan pinjaman perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

"Dari 61 juta UMKM di Indonesia, berdasarkan penelitian BPS dan BPK, yang dapat mengakses KUR hanya sekitar 17 juta. Sebanyak 44 juta UMKM tidak bisa dilayani karena tidak punya jaminan atau agunan,” kata Sochif, Selasa (7/11/2017).

Hal itu  yang membuat pemerintah merumuskan cara membantu masyarakat, lahirlah pembiayaan UMi. Kenapa hanya untuk kaum ibu? Karena umumnya mereka lebih bisa dipercaya, lebih teliti dan disiplin.

Baca juga : Pemerintah Luncurkan Program Kredit Ultra Mikro

Ilustrasi rupiahKOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Ilustrasi rupiah
Untuk alokasinya, ada tiga lembaga yang akan menjadi tempat penyaluran, yakni PT PNM dengan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Pegadaian serta PT Bahana Artha Ventura (BAV) yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Jumlah dananya sebesar Rp 1,5 triliun yang akan dibagi ke tiga perusahaan tersebut.

“Makanya kami perlu media komunikasi dan sosialisasikan. Polanya sistem kelompok, masing-masing calon penerima harus ada pendampingan tentang bagaimana usaha yang bagus dan tata cara pemasarannya,” ucap dia.

Secara nasional, sudah 127.000 UMKM yang menerima UMi, terbanyak di Jawa Barat dan Aceh.

“UMKM harus taat aturan, tidak ada yang menunggak. Karena kalau menunggak, sistemnya tanggung renteng. Kita akui masih perlu ada penyempurnaan, tapi inti program ini menyentuh langsung ke masyarakat, sesuai Nawacita Presiden Jokowi yakni kemandirian ekonomi,” sebutnya.

Baca juga: Tommy dan Mamiek Soeharto serta Prabowo Disebut dalam Laporan Dokumen Surga

Syarat untuk bisa menerima bantuan pembiayaan UMI, lanjut dia, menyertakan data kependudukan seperti KTP dan KK. Selain itu, belum pernah mendapatkan pinjaman dari program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah ada sebelumnya. Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait yang mengalokasikan anggaran pembiyaan ini melalui Kementerian Keuangan.

Sosialiasi program UMI akan diisi dengan Training of Trainer Sistem Informasi Kredit Program kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di daerah, Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan kabupaten dan kota. Juga bekerjasama dengan Kominfo untuk aplikasinya agar tidak salah sasaran.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X