Saran Sri Mulyani bagi Bea Cukai untuk Tingkatkan Penerimaan

Kompas.com - 08/11/2017, 21:26 WIB
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi memaparkan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait strategi peningkatan penerimaan pajak dari sektor cukai. Strategi yang pertama adalah berfokus pada optimalisasi untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun 2017.

"Lalu soal pengawasan impor serta cukai yang berisiko tinggi, termasuk di dalam untuk cukai adanya ekstensifikasi. Kemudian yang ketiga adalah penguatan organisasi," kata Heru kepada pewarta pada Rabu (8/11/2017).

Untuk realisasi penerimaan pajak cukai per tanggal 7 November 2017, menurut Heru, sudah terpenuhi sebesar 62,76 persen atau setara dengan Rp 130 triliun.

Dia menyebutkan, biasanya penerimaan pajak akan melonjak menjelang akhir tahun, sehingga pihaknya optimistis target penerimaan pajak cukai tahun 2017 akan terpenuhi.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III di Atas Prediksi Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani IndrawatiKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
"Di bulan 12 tahun kemarin dalam satu bulan saja kami menerima cukai rokok itu sampai Rp 47 triliun, satu bulan saja dari cukai rokok," tutur Heru.

Guna optimalisasi pajak cukai, Heru mengaku diminta Sri untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, terutama dalam hal pengawasan terhadap importir maupun pengusaha cukai yang berisiko tinggi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun terlepas dari tiga poin yang telah disebutkan sebelumnya, Sri berpesan secara khusus agar Ditjen Bea dan Cukai memberi layanan yang lebih baik bagi industri kecil dan menengah.

Salah satu cara melayani IKM adalah dengan pro aktif menanyakan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Tujuannya, supaya bahan baku IKM di Indonesia bisa dengan mudah diimpor dan statusnya juga dipastikan legal.

"Bahan baku yang selama ini dari impor borongan bisa dilakukan legal dari sentra logistik, bisa dalam bentuk pusat logistik berikat, yang penting harus tetap mudah dan legal," ujar Heru.

Baca juga: Sri Mulyani Tak Ingin Lagi Ada Suara Gaduh soal Pajak

Kompas TV Kapan Indonesia bisa bebas dari utang? Yuk simak wawancara Jurnalis Digital KompasTV, Dian Septina dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.