Indonesia Siap Teken Perjanjian Investasi ASEAN dan Jepang

MANILA, KOMPAS.com – Setelah berjuang dalam perundingan ASEAN-Jepang sejak 2014, Indonesia berhasil mendorong para Menteri Ekonomi ASEAN dan Menteri Perdagangan Jepang menuntaskan perundingan tersebut dengan memasukkan usulan Indonesia terkait perjanjian investasi.

Hal ini ditegaskan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita usai perundingan ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) di Manila, Filipina, hari ini, Senin, (13/11/2017).

“Setelah berjuang selama tiga tahun, kita berhasil memasukkan kepentingan Indonesia terkait perlindungan investasi - Investor States Dispute Settlement (ISDS) dalam Protokol Perubahan Persetujuan AJCEP," kata Mendag Enggartiasto melalui siaran pers ke Kompas.com.

Protokol ini akan mengakomodir perjanjian bidang investasi, jasa, dan Movement of Natural Persons (MNP) masuk ke dalam Persetujuan Induk AJCEP.

Baca juga : Senin Ini, Jokowi Ikuti 11 Agenda di KTT ASEAN

Dengan demikian, apabila seluruh pihak, termasuk Indonesia, dapat menandatangani Protokol ini pada bulan Maret 2018, cakupan kerja sama AJCEP akan sama dengan Persetujuan ASEAN+1 FTA lainnya yaitu bidang Perdagangan Barang, Jasa dan Investasi.

Kesepakatan yang dicapai ini merupakan upaya Indonesia dalam menyesuaikan Persetujuan Internasional, dalam hal ini kerja sama ASEAN dan Jepang di bidang investasi dengan UU Penanaman Modal.

Dengan ketentuan yang disepakati tersebut, maka penanganan sengketa, yang apabila terjadi antara Investor Jepang dan Pemerintah Indonesia, dapat diselesaikan dengan mekanisme yang prinsipnya memberikan hak yang berimbang baik bagi pemerintah maupun investor asing.

Selain berhasil memperjuangkan isu ISDS tersebut, Indonesia dan Jepang juga telah berhasil menyelesaikan isu transposisi tarif bea masuk Indonesia.

Sebelumnya, isu ini tidak dapat disepakati sejak tahun 2010 sehingga Indonesia tidak dapat mengimplementasikan Persetujuan Induk AJCEP dan berencana untuk mengimplementasikannya mulai awal tahun 2018.

Secara hukum, penyelesaian isu ini merupakan prasyarat bagi Indonesia untuk dapat menandatangani Protokol Perubahan Persetujuan AJCEP ini.