Membumikan Regulatory Sandbox

Pertama, apabila ada teknologi yang dinyatakan “berhasil” di sandbox, maka perlu afirmasi bahwa terobosan tersebut memang dapat menggantikan kewajiban yang berlaku.

Misalnya, jika teknologi biometrik berhasil membantu verifikasi nasabah calon pemilik rekening keuangan secara jarak jauh, maka regulator perlu secara konsekuen membebaskan tekfin tersebut dari kewajiban verifikasi tatap muka yang disyaratkan di peraturan sebelumnya.

Contoh lain adalah penggunaan kecerdasan buatan dan mesin pembelajar (machine learning) untuk mengurangi risiko penipuan dan pencucian uang. Apabila berhasil, maka dokumentasi teknis dan pelaporan formal yang disyaratkan oleh otoritas juga seyogyanya dapat berkurang.

Pada prinsipnya, banyak regulasi keuangan di Indonesia yang masih menggunakan pendekatan “analog” untuk mengatur keuangan “digital”, utamanya seputar proses pelaporan dan pemeriksaan oleh otoritas.

Padahal regulatory sandbox dapat dijadikan instrumen untuk menyempurnakan aturan yang ada secara perlahan-lahan dari bawah (bottom up), meski butuh waktu dan proses yang panjang untuk memperbarui seluruh kerangka dan substansi regulasi yang ada.

Khusus untuk model bisnis yang belum diatur oleh regulasi, apabila mereka dinyatakan “berhasil” di sandbox, maka pasca uji coba mereka seyogyanya diperbolehkan menjalankan kegiatan usahanya secara permanen.

BI atau OJK perlu mempertimbangkan semacam izin khusus bagi penyelenggara tekfin yang lulus “sandbox” namun bidang usahanya belum masuk ke kerangka perizinan yang sudah ada.

Izin ini harus bersifat tetap, sehingga memberikan rasa aman jangka panjang bagi pelaku usaha dan kepercayaan diri untuk bermitra dengan Pemerintah atau dengan bank/lembaga keuangan.

Regulatory sandbox juga harus dapat memberikan insentif. Sandbox janganlah sekedar dijadikan alat regulator untuk mengekang ruang gerak tekfin (“stick”).

Sandbox juga perlu menjadi “carrot” yang memberikan manfaat bagi tekfin, misalnya berupa akses terhadap data (data kependudukan, data informasi kredit, atau data telekomunikasi), serta partisipasi dalam program nasional (penyaluran KUR, bantuan sosial non tunai dan sebagainya).

Singkatnya, prinsip pokok yang perlu diperhatikan untuk memastikan regulatory sandbox tetap guna dan tepat sasaran adalah; adanya kesinambungan antara regulatory sandbox dengan kewajiban perizinan dan pengawasan; ada tindak lanjut yang jelas dan permanen paska berakhirnya regulatory sandbox; serta digunakannya pendekatan insentif, bukan sekedar pelarangan bagi penyelenggara tekfin.