Pengamat: Penyederhanaan Golongan Listrik Untungkan Masyarakat, tetapi...

Kompas.com - 14/11/2017, 14:34 WIB
Berly Martawardaya (tengah), dosen ekonomi energi dan sumberdaya mineral FE-UI dan Direktur Program Indef, didampingi moderator Wakil Pemimpin Redaksi Dunia Energi Lili Hermawan (kiri) dan Ali Ahmudi, peneliti Center for Energy and Food Security Studies (CEFSS). Dok. IstimewaBerly Martawardaya (tengah), dosen ekonomi energi dan sumberdaya mineral FE-UI dan Direktur Program Indef, didampingi moderator Wakil Pemimpin Redaksi Dunia Energi Lili Hermawan (kiri) dan Ali Ahmudi, peneliti Center for Energy and Food Security Studies (CEFSS).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Energi dan peneliti Center for Energy and Food Security Studies (CEFSS) Ali Ahmudi, menyambut baik niat pemerintah menyederhanakan golongan listrik non-subsidi.

Menurutnya, langkah tersebut bakal memudahkan masyarakat pengguna listrik non-subsidi, terutama yang membutuhkan daya besar.

Ali mengatakan biasanya listrik non-subsidi golongan 950 VA, 1.300 VA, 2.200 VA dan 3.300 VA dipakai oleh masyarakat yang produktif. Misalnya memiliki usaha sendiri di rumah atau ruko.

Kesulitan akan muncul saat pengguna golongan listrik tersebut mulai membutuhkan daya lebih besar. Pasalnya biaya untuk menambah daya, misalnya dari 950 VA menjadi 2.200 VA, cukup menguras kantong.

Baca juga : Pelanggan Listrik 900 VA Batal Masuk Skema Penyederhanaan Golongan

"Pengalaman saya, kalau listrik 900 VA itu kurang buat usaha. Sedangkan kebanyakan rumah kan dibekalinya dengan listrik ini. Kalau diperbesar, biaya per VA-nya mahal. Makanya rencana penyederhanaan ini jadi menguntungkan, karena naik ke 4.400 VA itu gratis," terang Ali saat bincang dengan Kompas.com, Selasa (14/11/2017).

Selain soal usaha, penyederhanaan tersebut juga memberi fleksibilitas pada masyarakat. Dengan 4.400 VA, kebutuhan listrik saat terjadi penambahan anggota keluarga atau ketika memasang berbagai peralatan elektronik baru, bisa dipenuhi dengan mudah.

Sedangkan bagi industri, yang menggunakan listrik di atas 13.000 VA bakal mendapat keuntungan karena akan diubah menjadi loss stroom. Artinya dia bisa memakai listrik sesuai kebutuhan produksinya.

Hati-hati

Namun, Ali juga memperingatkan bahwa rencana penyederhanaan golongan listrik tersebut juga bisa berdampak negatif. Salah satunya adalah soal memacu tingkat konsumsi masyarakat hingga berdampak pada PLN sendiri.

Baca juga : Ini Dalih Pemerintah Hapus Listrik di Bawah 4.400 VA

"Kalau saat pakai 900 VA pakainya irit, diatur antara nyala AC dan mesin air. Begitu naik ke 4.400 VA pakainya lebih bebas, bisa nyala semua dan jadi lebih boros," imbuhnya.

Kebebasan memakai itu membawa konsekuensi lain. Seiring makin konsumtifnya masyarakat dan meningkatkan permintaan listrik, maka PLN mesti siap menyediakan pasokan listrik besar, terutama di Pulau Jawa. Jangan sampai permintaan listrik jauh melebihi pasokannya.

Menurut Ali tingkat konsumsi listrik saat ini di Pulau Jawa sudah mencapai 67 persen, Sumatera 15 persen, Kalimantan 11 persen.

Jika penyederhanaan golongan tarif listrik benar memacu masyarakat untuk konsumtif terhadap listrik, maka tingkat konsumsi itu akan naik lebih tinggi.

Baca juga : Soal Penghapusan Golongan Listrik, Jonan Akan Bahas dengan DPR

"Sekarang saja, di Jakarta, masih ada daerah yang byar-pet. Bagaimana kalau nanti golongan listrik disederhanakan, jadi minimal 4.400 VA? PLN mesti menjamin kehandalan pasokan listriknya. Supply dan demand mesti seimbang, apalagi rencana itu bakal memicu demand," pungkasnya.

Kompas TV Pemerintah Kaji Ulang Proyek Listik 35.000 MW



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X