Wajib Kandungan Lokal untuk Bendung Produk Impor karena Belanja Online

Kompas.com - 14/11/2017, 16:16 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menampilkan jumlah barang impor kuartal III 2017 sebesar 15,09 persen, meningkat jauh dibanding 0,22 persen pada kuartal II 2017.

Kenaikan tingkat pertumbuhan impor itu menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro karena maraknya belanja online atau kegiatan e-commerce.

Dengan demikian ada potensi barang-barang impor akan lebih mendominasi pasar dalam negeri.

Untuk mengantisipasi hal itu, Dewan Penasihat Asosiasi E-Commerce Indonesia, Daniel Tumiwa, menilai pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk melindungi pasar dan produk dalam negeri.

Baca juga : Bappenas: Impor Naik karena Maraknya Belanja Online

Siswa SMAK 7 Penabur Jakarta memiliki ekskul unik bernama ekskul Bisnis Online. Para anggota ekskul diajari berbagai skil agar mereka bisa mengolah bisnis online sendiri, termasuk cara membuat aplikasi yang biasa digunakan dalam bisnis model daring.THINKSTOCK Siswa SMAK 7 Penabur Jakarta memiliki ekskul unik bernama ekskul Bisnis Online. Para anggota ekskul diajari berbagai skil agar mereka bisa mengolah bisnis online sendiri, termasuk cara membuat aplikasi yang biasa digunakan dalam bisnis model daring.
"Kalau menyikapi itu, saya setuju dengan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri). Jadi, misalnya giant-giant (e-commerce) ini mau masuk, oke. Level playing fields, sebagai negara yang memang besar dan market terbesar, kami minta bahwa barang-barang yang dijual berapa persen harus produksi lokal," kata Daniel saat ditemui di hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).

Daniel memisalkan, pemerintah bisa saja menetapkan aturan bahwa e-commerce besar dari luar negeri yang ingin ekspansi ke Indonesia harus menjual produk lokal Indonesia sebesar 50 persen. Dalam hal ini, Daniel mendorong keberanian pemerintah karena Indonesia dinilai berpotensi menjadi salah satu pasar terbesar e-commerce di Asia.

Daniel juga menjelaskan, jika kebijakan itu diterapkan, maka harus diberlakukan ke seluruh platform e-commerce tanpa terkecuali. Termasuk pelaku usaha yang sering membeli barang melalui aplikasi chatting dan media sosial.

"Sebagai platform yang menjual, apapun itu apakah itu e-commerce atau model-model e-commerce yang lain, barang yang ditawarkan di situ bisa kita minta untuk konten lokalnya, dan saya rasa sudah wajib kita minta itu," tutur Daniel.

Baca juga: Kemenperin Tak Masalah Industri Masih Impor Bahan Baku

Kompas TV Untuk menyelesaikan polemik soal impor senjata, Menko Polhukam akan mengadakan rapat koordinasi pada Jumat (6/9) mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.