JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, pemerintah tidak akan menjual Bandara Soekarno-Hatta seperti yang belakangan ramai diviralkan di sejumlah media sosial.
Menurut dia, pemerintah hanya melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan lokasi itu.
"Jelas, kami tidak ada niat menjual Bandara Soetta. Sebenarnya, apa yang kami lakukan malah lebih banyak melakukan kerja sama dengan pihak swasta," kata Budi Karya seperti dilansir Antara di Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Dia menyebutkan, pemerintah memang sedang gencar-gencarnya mengembangkan infrastruktur transportasi seperti bandar udara dan pelabuhan laut dengan cara mengajak pihak swasta untuk membangun dan mengelola.
Baca juga: Beroperasi Akhir 2017, Tarif Kereta Bandara Soekarno-Hatta Maksimal Rp 100.000
Mengingat keuangan negara yang terbatas sebut dia, maka pemerintah mengajak swasta untuk membangun dan mengelola bandar udara dan pelabuhan laut yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.
Budi mengatakan, pola kemitraan pengelolaan infrastruktur transportasi dan pemanfaatan aset negara dengan BUMN/swasta melalui skema kerja sama pengelolaan atau konsesi merupakan kebijakan dalam upaya menciptakan daya saing layanan publik dan solutif dalam menyikapi keterbatasan dana APBN.
Selain itu juga untuk efisiensi dan efektivitas pemerintahan untuk mendorong pelayanan publik yang optimal.
Menurut dia, tersedianya alternatif solusi pengelolaan infrastruktur transportasi tersebut diharapkan dapat diperoleh berbagai sumber pembiayaan pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat, berkurangnya beban APBN dan risiko pemerintah.
Baca juga : Cerita Menhub Budi Karya Naik Taksi Online ke Sebuah Acara
"Selain itu infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak, kinerja layanan masyarakat semakin baik, akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan dan pihak swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial," katanya.
Setidaknya ada 30 infrastruktur pelabuhan dan bandara yang akan dikerjasamakan seperti Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Probolinggo, dan sejumlah infrastruktur lainnya di sejumlah daerah.