BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Kominfo

Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur

Kompas.com - 18/11/2017, 15:15 WIB
Aktivitas pekerjai menyelesaikan pembangunan Stasiun Depo angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT)  Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/8/2017).Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2019.
KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIAktivitas pekerjai menyelesaikan pembangunan Stasiun Depo angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/8/2017).Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2019.
EditorKurniasih Budi

KOMPAS.com - Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan menjadi arus utama pembangunan ekonomi bangsa Indonesia ke depan.

Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan  dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan terus dipacu. Tujuannya jelas yakni untuk meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan.

Ketimpangan yang terjadi antara lain dapat dicermati dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar-wilayah.

Konektivitas amat penting mengingat masih terdapat sekitar 10,7 persen penduduk yang berada di bawah kemiskinan, dan sekitar 5,6 persen yang menganggur dan nyaris miskin.

Baca: Pemerataan Pendidikan Siapkan SDM Berkualitas

 

Hingga kini, ketimpangan pembangunan antar-wilayah, khususnya wilayah timur Indonesia dan daerah perbatasan atau terluar Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri.

Tingginya disparitas harga di wilayah barat dan timur Indonesia dan  ketimpangan persentase nilai produk domestik regional bruto (PDRB) secara nasional, khususnya di kawasan barat Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali), dengan kawasan timur Indonesia (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, tingginya biaya logistik salah satu penyebabnya adalah terbatasnya infrastruktur. Akibatnya, biaya hidup di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia menjadi sangat mahal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menekan biaya logistik dengan membangun infrastruktur.

Berdasarkan indeks pembangunan inklusif atau Inclusive Development Index (IDI) yang dirilis World Economic Forum (WEF) pada 2017, Indonesia berada pada peringkat ke-22 dari 79 negara berkembang. Indonesia berada di bawah Thailand dan Malaysia, yang masing-masing menempati posisi 12 dan 16.

Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018.GARRY ANDREW LOTULUNG Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018.

Pemerataan pembangunan merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah.

Infrastruktur diharapkan bakal mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraanmasyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.

Gencar membangun infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Hal itu tecermin melalui jumlah anggaran pembangunan infrastruktur pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dari tahun ke tahun, anggaran infrastruktur terus meningkat, mulai Rp 154,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016 dan mencapai Rp 401,1 triliun pada APBN-P 2017.

Tahun depan, anggaran infrastruktur kembali meningkat menjadi sedikitnya Rp 410 triliun, dan digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Sebanyak 865 kilometer jalan baru, 25 kilometer jalan tol, 8.695 meter jembatan, 620 kilometer jalur kereta, 8 bandar udara, dan lain sebagainya bakal dibangun untuk kemakmuran Tanah Air.

Baca: Puluhan Bandara dan Pelabuhan Ditawarkan untuk Dikelola Swasta

Proyek infrastruktur yang mangkrak pun dikebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sebut misalnya, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Becakayu. Setelah pembangunannya terhenti selama dua dekade, tol tersebut akhirnya beroperasi pada November ini.

Gencarnya pembangunan infrastruktur juga membuat citra Indonesia makin bersinar di kancah internasional.

Proyek pembangunan jalan layang khusus bus transjakarta Koridor XIII Kapten Tendean - Blok M - Ciledug masih dalam tahap proses pemasangan Boks Girder dan ekspantion Join serta beberapa pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Parapet serta Shelter Bus Transjakarta di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2016). Proyek jalan layang sepanjang 9,4 kilometer tersebut merupakan salah satu upaya mengintegrasikan transportasi umum antarwilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Proyek dijadwalkan selesai pada akhir 2016.GARRY ANDREW LOTULUNG Proyek pembangunan jalan layang khusus bus transjakarta Koridor XIII Kapten Tendean - Blok M - Ciledug masih dalam tahap proses pemasangan Boks Girder dan ekspantion Join serta beberapa pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Parapet serta Shelter Bus Transjakarta di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2016). Proyek jalan layang sepanjang 9,4 kilometer tersebut merupakan salah satu upaya mengintegrasikan transportasi umum antarwilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Proyek dijadwalkan selesai pada akhir 2016.

Menurut laporan Global Competitiveness Index 2017-2018 yang dirilis World Economic Forum pada September lalu, daya saing Indonesia meningkat dari peringkat ke-41 pada 2016 menjadi ke-36 pada tahun ini. Infrastruktur menjadi salah satu tolok ukur peningkatan daya saing tersebut.

Namun, meski terjadi peningkatan, sektor infrastruktur di Tanah Air masih perlu dipacu. Masih menurut laporan tersebut, kualitas infrastruktur Indonesia ada di peringkat ke-52 dari 137 negara, atau masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Sebut misalnya Singapura yang berada di peringkat ke-2 atau Malaysia di urutan ke-22.

Kian inovatif

Dalam rangka menggenjot pembangunan infrastruktur menjadi lebih masif, pemerintah terus melakukan inovasi untuk merancang skema pembiayaan yang lebih luwes. Inovasi itu adalah dengan tidak hanya mengandalkan kantong APBN untuk membangun infrastruktur.

Maka, selain badan usaha milik negara (BUMN), pihak swasta pun diajak terlibat aktif mendanai infrastruktur. Bahu-membahu itu diharapkan mempercepat pembangunan sehingga dampak kehadiran infrastruktur bisa segera dirasakan publik.

Hasil studi Dana Moneter Internasional (2014) menunjukkan, kenaikan investasi infrastruktur publik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun menengah.

Satu persen kenaikan investasi infrastruktur publik di negara berkembang bakal meningkatkan output sebesar 0,1 persen pada tahun tersebut, dan 0,25 persen empat tahun kemudian.

Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di kawasan Stasiun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUTONG Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di kawasan Stasiun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018.

Menurut Robert Pakpahan, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menggenjot infrastruktur.

Bekerja sama dengan swasta atau public private partnership dapat menjadi alternatif selain pembiayaan APBN dan penugasan terhadap BUMN. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih fokus pada pengembangan proyek infrastruktur yang kurang diminati investor, misalnya proyek air minum dan irigasi.

"Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek pemerintah yang bekerja sama dengan swasta, seperti Palapa Ring dan pembangkit listrik di Batam," ujar Pakpahan pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Amankah Pembiayaan Infrastruktur Negara?" Jumat (17/11/2017) di Jakarta.

Terkait beragamnya skema pembiayaan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, hal tersebut baik untuk mempercepat konektivitas transportasi Tanah Air.

Kapal tol laut Sabuk Nusantara 110 saat diluncurkan di Pelabuhan Pangkalbalam, Kepulauan Bangka Belitung.kompas.com/heru dh Kapal tol laut Sabuk Nusantara 110 saat diluncurkan di Pelabuhan Pangkalbalam, Kepulauan Bangka Belitung.

Budi menuturkan, kebutuhan anggaran sektor transportasi setiap tahunnya dapat mencapai Rp 1.500 triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan dari APBN per tahun sekitar Rp 250 triliun.

"Ada gap antara kebutuhan dan anggaran yang ada sehingga diperlukan kerja sama dengan swasta," ujarnya.

Budi melanjutkan, Kementerian Perhubungan senantiasa mendorong kerja sama BUMN dan swasta dalam mengelola aset negara di wilayah kerja Kementerian Perhubungan, seperti bandara dan pelabuhan. Kerja sama itu untuk meningkatkan pelayanan, daya saing ekonomi, dan partisipasi modal untuk mengembangkan aset.

Meski begitu, pemerintah memiliki tiga klasifikasi proyek infrastruktur sebelum melakukan kerja sama dengan swasta.  Pertama, jika suatu proyek kurang layak secara ekonomi (feasible), maka akan dibangun menggunakan APBN murni.

Pelabuhan Bitung terlihat dari arah laut.Kompas.com/Ronny Adolof Buol Pelabuhan Bitung terlihat dari arah laut.

Klasifikasi kedua adalah jika proyek di antara layak dan tidak. Untuk kategori ini proyek pembangunan akan didanai dengan cara kerja sama operasi (KSO) antara pemerintah daerah atau BUMN dengan swasta.

Adapun yang terakhir adalah jika proyek itu berpotensi menguntungkan secara ekonomi, yang mana proyek tersebut bisa dikerjakan oleh swasta. Tentunya, untuk pengelolaan aset tersebut ada jaminan bagi swasta dari pemerintah.

Sejauh ini, lanjut Budi, ada 10 bandara dan 20 pelabuhan yang pengelolaannya bakal ditawarkan pada swasta. Tentunya, bandara dan pelabuhan yang ditawarkan pengelolaannya itu berpotensi menguntungkan secara ekonomi.

Bandara itu antara lain Labuan Bajo, Sentani, Radin Inten, Banyuwangi, Tarakan, Palu, Sabang, Sibolga, dan Bengkulu. Sementara itu, pelabuhan tersebut antara lain Bitung, Ternate, Manokwari, Kendari, dan Biak.

 Bandara Blimbingsari Banyuwangi kian sibuk dengan hadirinya Garuda Indonesia jenis Bombardier berkapasitas 96 tempat duduk yang melayani penerbangan langsung Jakarta-Banyuwangi PP. Rencananya, penerbangan langsung Garuda akan dimulai 21 Agustus 2017.FIRMAN ARIF/KOMPAS.com Bandara Blimbingsari Banyuwangi kian sibuk dengan hadirinya Garuda Indonesia jenis Bombardier berkapasitas 96 tempat duduk yang melayani penerbangan langsung Jakarta-Banyuwangi PP. Rencananya, penerbangan langsung Garuda akan dimulai 21 Agustus 2017.

Kerja sama itu bakal menggunakan skema pengelolaan aset milik negara. Adapun jangka waktu kerja sama operasional terbatas maksimal 30 tahun. Selain itu, semua aset juga tetap dikuasai negara.

Dari kerja sama dengan swasta itu, imbuh Budi, anggaran negara bahkan dapat dihemat hingga Rp 1 triliun. Anggaran itu tentunya dapat dialihkan untuk hal-hal produktif lain, yakni membangun infrastruktur di daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T).


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Mulai Hari Ini ke Luar Kota Enggak Perlu Pakai SIKM Lagi, tetapi...

Mulai Hari Ini ke Luar Kota Enggak Perlu Pakai SIKM Lagi, tetapi...

Whats New
Profil William Tanuwijaya, Dulu Penjaga Warnet, Kini Bos Tokopedia

Profil William Tanuwijaya, Dulu Penjaga Warnet, Kini Bos Tokopedia

Whats New
Ada GoTo, Bagaimana Nasib OVO di Tokopedia?

Ada GoTo, Bagaimana Nasib OVO di Tokopedia?

Whats New
Kekhawatiran Lonjakan Kasus Covid-19 Bayangi IHSG, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Kekhawatiran Lonjakan Kasus Covid-19 Bayangi IHSG, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Harga Emas Melonjak 29,5 Dollar AS, Ini Sebabnya

Harga Emas Melonjak 29,5 Dollar AS, Ini Sebabnya

Whats New
Simak Persyaratan Penumpang Lion Air Pasca-larangan Mudik

Simak Persyaratan Penumpang Lion Air Pasca-larangan Mudik

Whats New
Simak, Ini Daftar Lengkap Formasi Terbanyak CPNS 2021

Simak, Ini Daftar Lengkap Formasi Terbanyak CPNS 2021

Whats New
Masyarakat Laporkan 134 ASN Nekat Mudik, Ini Respons Menteri Tjahjo

Masyarakat Laporkan 134 ASN Nekat Mudik, Ini Respons Menteri Tjahjo

Whats New
[POPULER MONEY] 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan | Bagaimana Sebenarnya Sistem COD di Olshop

[POPULER MONEY] 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan | Bagaimana Sebenarnya Sistem COD di Olshop

Whats New
Penarikan Uang di Jabodetabek Selama Lebaran Capai Rp 34,8 Triliun

Penarikan Uang di Jabodetabek Selama Lebaran Capai Rp 34,8 Triliun

Whats New
Larangan Mudik Berakhir, Simak Syarat Keluar Kota Terbaru

Larangan Mudik Berakhir, Simak Syarat Keluar Kota Terbaru

Whats New
[TREN WISATA KOMPASIANA] Macau Bukan Sekadar Tempat Berjudi | Urban Tourism, Tren Global yang Jadi Peluang Lokal | 'Traveling' Hemat ke Jerman Selama Corona

[TREN WISATA KOMPASIANA] Macau Bukan Sekadar Tempat Berjudi | Urban Tourism, Tren Global yang Jadi Peluang Lokal | "Traveling" Hemat ke Jerman Selama Corona

Rilis
Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Whats New
Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Rilis
komentar di artikel lainnya