Kompas.com - 20/11/2017, 06:09 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini salah satunya berisi kelanjutan pengampunan pajak (tax amnesty).

Sejatinya revisi PMK demi mempermudah wajib pajak peserta tax amnesty untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset. Namun ternyata PMK ini juga membuka kesempatan mendapatkan pengampunan pajak. Jadi program ini layaknya pengampunan pajak tahap IV, sebagai susulan program pengampunan pajak tahap III yang berakhir 31 Maret 2017 silam.

PMK No. 118/2016 ini memberi kesempatan bagi wajib pajak (WP) baik yang ikut ataupun tidak ikut amnesti pajak, untuk memperbaiki kepatuhannya. Caranya dengan melaporkan harta yang belum tercantum, baik di surat pernyataan harta (SPH) maupun surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan.

Sehingga wajib pajak yang tidak ikut amnesti pajak dan peserta yang belum melaporkan seluruh hartanya bisa melaporkan hartanya dengan pajak sesuai tarif dan tidak ada denda. Besarnya tarif adalah 30 persen  untuk WP pribadi, 25 persen WP badan, dan 12,5 persen bagi WP tertentu.


Menteri Keuangan Sri Mulyani berdialog dengan kuasa hukum wajib pajak yang antre mengikuti program pengampunan pajak tahap ke-3 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (31/3). Karena banyaknya peserta pengampunan pajak, pada pukul 22.00, DJP menetapkan kondisi luar biasa, yaitu berkas wajib pajak akan diterima oleh petugas pajak tanpa diperiksa terlebih dahulu dan diberi tanda terima sementara sehingga mempercepat antrean. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Menteri Keuangan Sri Mulyani berdialog dengan kuasa hukum wajib pajak yang antre mengikuti program pengampunan pajak tahap ke-3 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (31/3). Karena banyaknya peserta pengampunan pajak, pada pukul 22.00, DJP menetapkan kondisi luar biasa, yaitu berkas wajib pajak akan diterima oleh petugas pajak tanpa diperiksa terlebih dahulu dan diberi tanda terima sementara sehingga mempercepat antrean.

"Ini kesempatan, silakan dimanfaatkan, sebelum petugas pajak menemukan harta yang tersembunyi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat (17/11/2017).

Jika petugas pajak menemukan aset tersembunyi itu, WP harus membayar denda lebih besar.

Sri Mulyani menegaskan, hal ituditawarkan karena banyak harta yang dideklarasikan pada program pengampunan pajak berbeda dengan data yang diajukan untuk SKB PPh. Itu yang menjadikan alasan permohonan SKB PPh ditolak.

Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebutkan, pengampunan pajak ini ditujukan pada peserta tax amnesty yang masih belum melaporkan hartanya. "Atau bagi yang belum sama sekali memanfaatkan tax amnesty," kata Mardiasmo dalam acara The 1st Indonesia International Microfinance Forum 2017 (IIMF 2017), di Magelang, Sabtu (18/11/2017).

Baca juga: Dirjen Pajak: Tax Amnesty Tahap Ketiga Masih Menarik

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri) menyampaikan pendapatnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9). Rapat itu membahas utang pemerintah.ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri) menyampaikan pendapatnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9). Rapat itu membahas utang pemerintah.
Baca juga: 80 Persen Peserta Tax Amnesty Belum Rampung Proses Balik Nama Harta

Nantinya, bagi peserta yang ikut dalam pengampunan pajak ini akan dikenai pajak sesuai tarif dan tidak ada denda.

Mardiasmo menyebut, tarif pajak yang dikenakan adalah tarif PPh normal bukan tarif tax amnesty.

Mengenai waktu pengampunan pajak tahap ini akan dilakukan, Mardiasmo mengaku belum mendapatkan detailnya. Namun diperkirakan akan dilakukan di akhir tahun ini atau pada tahun depan.

Dengan adanya pengampunan pajak kedua ini, maka kepatuhan dan rasio pajak masyakarat diyakini bisa meningkat. Harta yang bisa dimasukkan dalam pengampunan pajak ini adalah yang dimiliki sampai 2015.(Kontan/Ghina Ghaliya Quddus/Galvan Yudistira)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indomaret Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Indomaret Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Pemerintah dan Komisi XI DPR Setujui RUU PPSK, Ini Poin Pentingnya

Pemerintah dan Komisi XI DPR Setujui RUU PPSK, Ini Poin Pentingnya

Whats New
Nasabah Wanaartha Life Disarankan Ajukan Gugatan Kepailitan

Nasabah Wanaartha Life Disarankan Ajukan Gugatan Kepailitan

Whats New
Daftar 10 Orang Terkaya RI 2022 Versi Forbes, Hartono Bersaudara Tetap Urutan Pertama

Daftar 10 Orang Terkaya RI 2022 Versi Forbes, Hartono Bersaudara Tetap Urutan Pertama

Whats New
Catatkan Rekor Baru pada Usia Ke-45, Pupuk Kaltim Siap Gempur Pasar Global

Catatkan Rekor Baru pada Usia Ke-45, Pupuk Kaltim Siap Gempur Pasar Global

Whats New
CORE: Peran BUMN Dibutuhkan untuk Buka Lapangan Kerja Sektor UMKM

CORE: Peran BUMN Dibutuhkan untuk Buka Lapangan Kerja Sektor UMKM

Whats New
Reformasi Birokrasi Tematik Diyakini Genjot Investasi

Reformasi Birokrasi Tematik Diyakini Genjot Investasi

Whats New
Bapenda DKI Jakarta Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Bapenda DKI Jakarta Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Catat Kinerja Positif, Pupuk Kaltim Siap Tembus Pasar Global

Catat Kinerja Positif, Pupuk Kaltim Siap Tembus Pasar Global

Whats New
Investasi Migas Berbiaya Tinggi, Investor Butuh Kepastian Hukum

Investasi Migas Berbiaya Tinggi, Investor Butuh Kepastian Hukum

Whats New
Survei Nielsen: Vidio, Disney Hotstar, dan Netflix Paling Banyak Diakses di Mobile Streaming

Survei Nielsen: Vidio, Disney Hotstar, dan Netflix Paling Banyak Diakses di Mobile Streaming

Whats New
LPS Koperasi Bakal Dibahas dalam RUU Perkoperasian, Ini Alasannya

LPS Koperasi Bakal Dibahas dalam RUU Perkoperasian, Ini Alasannya

Whats New
KPPU Menang Kasasi di MA, PT Sinar Ternak Sejahtera Wajib Bayar Denda Rp 10 Miliar

KPPU Menang Kasasi di MA, PT Sinar Ternak Sejahtera Wajib Bayar Denda Rp 10 Miliar

Whats New
MIND ID Luncurkan Buku Membangun Peradaban

MIND ID Luncurkan Buku Membangun Peradaban

Whats New
Permudah Pekerja Migran Kirim Uang ke RI, RemitPro dapat Penghargaan dari BI

Permudah Pekerja Migran Kirim Uang ke RI, RemitPro dapat Penghargaan dari BI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.