APBN 2018 Tidak Akan Dijadikan Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 21/11/2017, 11:20 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Keuangan sudah memproyeksikan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang tidak akan dijadikan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Langkah itu diambil dengan pertimbangan kondisi politik tahun 2018, di mana akan ada banyak Pilkada dan mendekati Pilpres 2019, yang dinilai akan memengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri.

"Budget (anggaran) tidak akan jadi sumber utama pertumbuhan (ekonomi). Kami melihat, budget tidak lepas dari kondisi non-ekonomi, sehingga kami pastikan APBN tidak akan jadi bagian dari ketidakpastian," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara saat menjadi pembicara di acara DBS Bank Indonesia, Hotel Mulia, Selasa (21/11/2017).

Baca juga : Menperin Minta Investor Tidak Khawatir Investasi di Tahun Politik

Nazara menjelaskan, susunan untuk APBN 2018 yang telah disahkan menjadi undang-undang di DPR pada Oktober 2017 lalu sudah memakai hitung-hitungan sesuai dengan acuan kondisi perekonomian pada 2017. Pemerintah juga menggunakan asumsi ekonomi makro dengan harapan APBN 2018 tidak akan ada revisi lagi.

"APBN 2018 arahnya membuat APBN jadi lebih baik kualitas anggarannya. Kami ingin anggaran dari awal cukup kredibel, tidak bongkar pasang, dan bisa dijalankan sesuai angka yang ada," tutur Nazara.

Adapun asumsi dasar APBN 2018 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 13.400, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,2 persen.

Kemudian harga minyak 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800.000 barel per hari, dan lifting gas bumi 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Sedangkan target pembangunan 2018 adalah 5,0-5,3 persen tingkat pengangguran, 9,5-10 persen tingkat kemiskinan, indeks gini rasio 0,38, dan indeks pembangunan manusia 71,50.

Sementara itu target pendapatan negara dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.894 triliun, yang terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp 1.893 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,1 triliun.

Dengan demikian, disepakati besaran defisit pada APBN 2018 adalah 2,19 persen dari PDB atau sebesar Rp 325,9 triliun.

Kompas TV Tahun politik 2019 yang semakin dekat, mengubah arah struktur belanja negara pemerintahan Presiden Joko Widodo.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.