Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chatib Basri: Paket Kebijakan Ekonomi Terkendala Implementasi di Daerah

Kompas.com - 21/11/2017, 21:09 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Chatib Basri memandang pemerintah telah berupaya mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menyediakan 16 paket kebijakan.

Namun, tidak jarang juga ketika paket-paket kebijakan ekonomi tersebut hendak diwujudkan justru terbentur dengan kondisi dan wewenang yang berbeda di tiap kota atau kabupaten yang ada di daerah.

Paket kebijakan ekonomi secara garis besar berisi tentang upaya percepatan penerbitan izin usaha yang bertujuan untuk mempermudah peluang usaha di Indonesia.

"Misalnya anda pergi ke BKPM, sekarang kalau enggak salah batasnya tiga jam ya untuk investasi di atas Rp 100 miliar. Dapat di situ NPWP, notariat, izin prinsip, sudah bisa bikin pabrik? Belum bisa, karena beli tanahnya mesti sama pemda, beli tanah sama private sector tapi ngurus-ngurusnya nanti sama pemda, izin mengenai domisili sama pemda, izin lingkungan sama pemda," kata Chatib usai menghadiri acara DBS Bank Indonesia di Hotel Mulia, Selasa (21/11/2017).

Chatib mengungkapkan, meski pemerintah menghadirkan berbagai kemudahan mengurus izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tetapi ketika pengusaha hendak membuka usahanya di daerah tertentu masih diharuskan untuk mengurus hal-hal lain yang terkadang tidak lepas dari sejumlah praktik yang malah menyusahkan.

Menurut aturan yang diterbitkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, deregulasi yang dilakukan pemerintah pusat tidak bisa menyentuh daerah karena ada batasan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Kondisi seperti ini yang dianggap masih mengganjal bagi para pengusaha yang berencana untuk investasi di Indonesia.

"Itu yang membuat 16 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jadi susah diimplementasikan," tutur Chatib.

Pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 16 pada akhir bulan Agustus 2017 silam. Paket kebijakan ekonomi yang baru disusun itu disebut khusus untuk mengawal percepatan realisasi investasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Whats New
Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Whats New
Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Whats New
Cara Cek Ongkir J&T, JNE, TIKI, SiCepat, dan Pos Indonesia

Cara Cek Ongkir J&T, JNE, TIKI, SiCepat, dan Pos Indonesia

Work Smart
LPS Sebut Likuiditas Perbankan Sehat, Kredit dan DPK Tumbuh

LPS Sebut Likuiditas Perbankan Sehat, Kredit dan DPK Tumbuh

Whats New
Kadin Dukung Target Pencapaian Investasi RI Rp 1.400 Triliun pada 2023

Kadin Dukung Target Pencapaian Investasi RI Rp 1.400 Triliun pada 2023

Whats New
PHK Melalui Surel Dinilai Tak Hormati Pekerja, Ini yang Seharusnya Dilakukan Perusahaan

PHK Melalui Surel Dinilai Tak Hormati Pekerja, Ini yang Seharusnya Dilakukan Perusahaan

Whats New
Kata Luhut, Aturan Subsidi Kendaraan Listrik Bakal Terbit Februari

Kata Luhut, Aturan Subsidi Kendaraan Listrik Bakal Terbit Februari

Whats New
Elon Musk Sebut Produsen Mobil Listrik di China Bakal Jadi Pesaing Ketat Tesla

Elon Musk Sebut Produsen Mobil Listrik di China Bakal Jadi Pesaing Ketat Tesla

Whats New
Penguatan Berlanjut, IHSG Kembali Masuki Zona 6.900

Penguatan Berlanjut, IHSG Kembali Masuki Zona 6.900

Whats New
Pangeran MBS Komplain ke Luhut gara-gara Gagal Negosiasi Kilang, Investasi Arab Saudi ke RI Tertunda

Pangeran MBS Komplain ke Luhut gara-gara Gagal Negosiasi Kilang, Investasi Arab Saudi ke RI Tertunda

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Waspada Akun Twitter Palsu KAI, Modusnya Minta Data Pribadi Pelanggan

Waspada Akun Twitter Palsu KAI, Modusnya Minta Data Pribadi Pelanggan

Whats New
Heboh Kasus Tukang Becak Bobol Rekening Nasabah Rp 320 Juta, Bos BCA Ingatkan Data Pribadi Jadi Nyawa Kedua

Heboh Kasus Tukang Becak Bobol Rekening Nasabah Rp 320 Juta, Bos BCA Ingatkan Data Pribadi Jadi Nyawa Kedua

Whats New
Luhut: Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta, Diprioritaskan untuk Rakyat Sederhana

Luhut: Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta, Diprioritaskan untuk Rakyat Sederhana

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+