Chatib Basri: Paket Kebijakan Ekonomi Terkendala Implementasi di Daerah

Kompas.com - 21/11/2017, 21:09 WIB
Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Chatib Basri memandang pemerintah telah berupaya mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menyediakan 16 paket kebijakan.

Namun, tidak jarang juga ketika paket-paket kebijakan ekonomi tersebut hendak diwujudkan justru terbentur dengan kondisi dan wewenang yang berbeda di tiap kota atau kabupaten yang ada di daerah.

Paket kebijakan ekonomi secara garis besar berisi tentang upaya percepatan penerbitan izin usaha yang bertujuan untuk mempermudah peluang usaha di Indonesia.

"Misalnya anda pergi ke BKPM, sekarang kalau enggak salah batasnya tiga jam ya untuk investasi di atas Rp 100 miliar. Dapat di situ NPWP, notariat, izin prinsip, sudah bisa bikin pabrik? Belum bisa, karena beli tanahnya mesti sama pemda, beli tanah sama private sector tapi ngurus-ngurusnya nanti sama pemda, izin mengenai domisili sama pemda, izin lingkungan sama pemda," kata Chatib usai menghadiri acara DBS Bank Indonesia di Hotel Mulia, Selasa (21/11/2017).

Chatib mengungkapkan, meski pemerintah menghadirkan berbagai kemudahan mengurus izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tetapi ketika pengusaha hendak membuka usahanya di daerah tertentu masih diharuskan untuk mengurus hal-hal lain yang terkadang tidak lepas dari sejumlah praktik yang malah menyusahkan.

Menurut aturan yang diterbitkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, deregulasi yang dilakukan pemerintah pusat tidak bisa menyentuh daerah karena ada batasan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Kondisi seperti ini yang dianggap masih mengganjal bagi para pengusaha yang berencana untuk investasi di Indonesia.

"Itu yang membuat 16 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jadi susah diimplementasikan," tutur Chatib.

Pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 16 pada akhir bulan Agustus 2017 silam. Paket kebijakan ekonomi yang baru disusun itu disebut khusus untuk mengawal percepatan realisasi investasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Whats New
Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Whats New
Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Whats New
Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Whats New
Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Rilis
Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Whats New
Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Whats New
Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Whats New
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Whats New
InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

Rilis
Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Whats New
GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.