Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonom Indef: Belum Saatnya Vape Dipajaki

Kompas.com - 22/11/2017, 18:14 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira berpendapat pemerintah terlalu terburu-buru dalam memutuskan pajak cukai sebesar 57 persen pada vape atau rokok elektronik.

Bima mengatakan bahwa saat ini vape merupakan produk yang sedang tumbuh dan belum digunakan oleh banyak orang. Total porsi produk rokok dan HPTL sendiri, bape baru 2 persen dari total rokok yang beredar.

"Saya tidak yakin mesti cukai. Kalau dikenakan pajak, ya biasa saja, keadilan pajak dengan PPn 10 persen. Kalau impor ya berikan bea masuk, lalu perusahaan yang memproduksi alat vape atau e-liquid dikenakan PPh Badan. Jadi business as usual," terang Bima saat bincang dengan Kompas.com, di Shangrila, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Dia menambahkan, vape sendiri sebenarnya memiliki aspek positif. Dari segi bisnis, dalam kurun waktu dua tahun belakangan mulai muncul berbagai bisnis skala kecil baru.

Sedangkan dari sisi kesehatan, pengguna vape rata-rata adalah orang yang ingin meninggalkan rokok. Vape dipakai sebagai alat transisi sebelum orang itu kemudian benar-benar berhenti merokok sama sekali.

Bima khawatir jika pemerintah tanpa kajian yang jelas menerapkan cukai 57 persen pada vape, maka bisnis-bisnis kecil yang tadinya mau tumbuh malah jadi mati.

Sementara itu pengenaan cukai yang begitu besar itu pun tidak akan berdampak signifikan pada pemasukan negara.

Dia menjelaskan saat ini penerimaan cukai dari rokok mencapai nilai Rp 100 triliun lebih. Jika vape, yang kurang 2 persen dari total rokok dan produk turunannya dikenai cukai, pemerintah hanya mendapat pemasukan kecil yang belum tentu efektif.

"Kalau cuma 2 persen dari situ, dapet beberapa miliar, artinya belum tentu efektif. Belum dihitung biaya pemungutannya, petugas, lalu pembentukan sistem dan lain-lain. Kalau ternyata lebih besar, ya jadinya zero sum game. Gak dapet apa-apa," pungkas Bima.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan berencana menerapkan cukai untuk cairan vape atau e-liquid sebesar 57 persen pada Juli 2018. Cairan vape tersebut dianggap sebagai produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa Itu WTO: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Fungsinya

Apa Itu WTO: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Fungsinya

Whats New
Kunjungi Labuan Bajo, Erick Thohir Bakal Sulap Hotel Meruorah Jadi 'Venue' KTT ASEAN

Kunjungi Labuan Bajo, Erick Thohir Bakal Sulap Hotel Meruorah Jadi "Venue" KTT ASEAN

Whats New
Raffi Ahmad Ungkap RANS Entertainment Bersiap Melantai di Bursa Efek

Raffi Ahmad Ungkap RANS Entertainment Bersiap Melantai di Bursa Efek

Whats New
Genjot Kartu Kredit, Bank Mandiri Tebar Promo di Japan Travel Fair 2023

Genjot Kartu Kredit, Bank Mandiri Tebar Promo di Japan Travel Fair 2023

Spend Smart
Luhut Mengaku Dapat Keluhan dari Rusia dan Arab Saudi soal Rumitnya Negosiasi dengan Pertamina

Luhut Mengaku Dapat Keluhan dari Rusia dan Arab Saudi soal Rumitnya Negosiasi dengan Pertamina

Whats New
Gaji UMR Sumedang dan Daerah Lain di Seluruh Jabar

Gaji UMR Sumedang dan Daerah Lain di Seluruh Jabar

Work Smart
Cara Buka Blokir ATM BCA Online, Bisa lewat HP Tanpa ke Bank

Cara Buka Blokir ATM BCA Online, Bisa lewat HP Tanpa ke Bank

Whats New
Penguatan IHSG Berlanjut hingga Sesi I Perdagangan, 3 Saham Ini Jadi Top Gainers LQ45

Penguatan IHSG Berlanjut hingga Sesi I Perdagangan, 3 Saham Ini Jadi Top Gainers LQ45

Whats New
BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

Whats New
Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Whats New
Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Whats New
Kisruh soal Meikarta, Gelontor Iklan Rp 1,5 Triliun hingga Gugat Pembeli

Kisruh soal Meikarta, Gelontor Iklan Rp 1,5 Triliun hingga Gugat Pembeli

Whats New
Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Whats New
Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Whats New
Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+