Pajak E-Commerce Diusulkan Masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kompas.com - 23/11/2017, 06:07 WIB
|
EditorErlangga Djumena

MANADO, KOMPAS.com - Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menyarankan pemerintah menggolongkan pajak untuk kegiatan ekonomi digital e-commerce di luar Pajak Penghasilan (PPh).

Hal itu atas dasar karakteristik kegiatan e-commerce yang berbeda dengan kegiatan ekonomi konvensional pada umumnya yang berbasis pada tempat secara fisik.

"Ekonomi digital yang melibatkan perusahaan multinasional tidak mengharuskan kehadiran fisik. Maka dari itu, Indonesia harus berani buat aturan (pajak) di luar PPh," kata Darussalam saat menjadi pembicara dalam acara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (22/11/2017).

PPh merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Karena kegiatan e-commerce yang tidak mengenal tempat namun tetap terjadi transaksi jual-beli, Darussalam menganggap ketentuan pajaknya kurang cocok bila menggunakan PPh.

Baca juga: Soal Pajak E-Commerce, Ini Saran Pelaku Usaha untuk Pemerintah

Darussalam turut membahas negara lain yang bisa membuat aturan baru untuk pajak e-commerce di luar ketentuan PPh, salah satunya di India. Dari apa yang dilakukan oleh pemerintah India, dia memandang Indonesia juga bisa membuat aturan baru yang dinilai cocok untuk pajak e-commerce.

"Kenapa tidak dikenakan di PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) saja," tutur Darussalam.

Sampai saat ini, belum ada kebijakan yang disepakati secara internasional dalam hal pengenaan pajak kegiatan e-commerce. Sehingga, beberapa negara terlebih dahulu membuat aturan tersendiri sebelum muncul kesepakatan bersama.

Di Indonesia, rumusan pajak e-commerce masih disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ditjen Pajak menargetkan aturan pajak e-commerce bisa rampung sebelum akhir tahun 2017, supaya bisa memaksimalkan penerimaan negara dari kegiatan ekonomi digital yang selama ini belum ada regulasinya.

Kompas TV Pengguna online masih didominasi kaum muda dan berekonomi menengah ke atas, yang jumlahnya belum signifikan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mirza Adityaswara Mengundurkan Diri dari Komisaris Utama Mandiri Sekuritas

Mirza Adityaswara Mengundurkan Diri dari Komisaris Utama Mandiri Sekuritas

Whats New
2023 Bebas Tenaga Honorer, Tjahjo: Alternatifnya Ikut Tes CPNS dan PPPK

2023 Bebas Tenaga Honorer, Tjahjo: Alternatifnya Ikut Tes CPNS dan PPPK

Whats New
Jaga Stabilitas Rupiah, BI Percepat Normalisasi Kebijakan GWM Rupiah

Jaga Stabilitas Rupiah, BI Percepat Normalisasi Kebijakan GWM Rupiah

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Saham BBRI dan BBNI Laris Diborong Asing

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Saham BBRI dan BBNI Laris Diborong Asing

Whats New
Awas, Modus Penipuan Tawarkan Upgrade Jadi Nasabah BCA Prioritas

Awas, Modus Penipuan Tawarkan Upgrade Jadi Nasabah BCA Prioritas

BrandzView
Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Whats New
Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Whats New
Penunjukan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Penunjukan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Whats New
Kini Bank Muamalat Punya Gerai Reksa Dana Syariah Online

Kini Bank Muamalat Punya Gerai Reksa Dana Syariah Online

Whats New
Gerakan Boikot Dunkin' Donuts Berlanjut, Tuntut 35 Karyawan Dipekerjakan Kembali

Gerakan Boikot Dunkin' Donuts Berlanjut, Tuntut 35 Karyawan Dipekerjakan Kembali

Whats New
PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

Whats New
5 Faktor Penyebab Target Penjualan Gagal Tercapai

5 Faktor Penyebab Target Penjualan Gagal Tercapai

Smartpreneur
Inflasi RI Masih Terjaga, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Inflasi RI Masih Terjaga, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Whats New
Pengguna Livin' by Mandiri Ditargetkan Tembus 16 Juta pada Akhir 2022

Pengguna Livin' by Mandiri Ditargetkan Tembus 16 Juta pada Akhir 2022

Whats New
Menuju Equilibrium Pemasaran Tradisional dan Digital Saat Pandemi

Menuju Equilibrium Pemasaran Tradisional dan Digital Saat Pandemi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.