JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengatakan, pembentukan holding pertambangan akan memberikan penguatan pada struktur permodalan BUMN tambang.
Terlebih jika proses pengalihan saham pemerintah atau inbreng pada BUMN dan 9,36 persen dan divestasi saham PT Freeport Indonesia usai dilaksanakan oleh pemerintah, maka ekuitas (modal) holding BUMN tambang dapat mencapai Rp 64 trilun.
Dengan nilai modal tersebut, holding BUMN tambang dapat melakukan pengajuan pinjaman atau leveraging hingga Rp 192 triliun.
"Modal itu kan idealnya bisa di-leveraging dua hingga tiga kali, jadi modal itu bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman Rp 128 triliun hingga Rp 192 triliun. Nilai Freeport sendiri berapa? Kalau seandainya 3 miliar dollar AS tentu cukup," kata Harry saat konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/11/ 2017).
Baca juga: Pembentukan Holding Pertambangan Dijamin Tak Rugikan Saham Publik
Sementara itu, dari sisi aset, holding pertambangan diprediksi akan memiliki total aset sekitar Rp 90 triliun.
"Tanpa mengakuisisi sisa saham Freeport, total aset holding sekitar Rp 90 triliun, setelah akuisisi nanti bisa Rp 200 triliun," ucap Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, Arie Prabowo Ariotedjo.
Menurut Arie, jika pembentukan holding rampung, maka pihak holding akan melakukan konsolidasi untuk meningkatkan ekspansi usaha.
Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk, Arviyan Arifin, pembentukan holding BUMN Pertambangan akan meningkatkan kinerja perusahaan, dan diprediksi akan semakin meningkatkan harga saham masing-masing perusahaan anggota holding.
"Kalau perusahaan kuat, investor akan senang dan akan nyaman, dan akan berdampak positif terhadap harga saham masing-masing perusahaan," ucap dia.