Guru Indonesia Harus Tingkatkan Kualitas Hadapi MEA

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru memegang peranan penting dalam menjaga kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Untuk itu, guru pun harus terus meningkatkan kapasitasnya supaya tidak kalah berkualitas dari guru-guru di negara ASEAN lain.

Hal ini penting karena pendidikan adalah kunci mencetak sumber daya manusia yang bermutu dan memiliki daya saing.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, sebagaimana siswa, guru juga memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas dirinya dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Namun hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi guru, namun pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal serupa kepada para guru.

Baca juga : Tanoto Foundation Bina Mantan TKI Jadi Guru Bahasa Inggris

Menurut Hizkia guru-guru Indonesia dituntut mampu membaca perubahan zaman, beradaptasi dan bisa mengikuti perubahan tersebut, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, mampu memotivasi siswa dan tentu saja seorang guru mau terus mengembangkan kapasitas dirinya.

"Terdengar berat tapi kalau para guru tidak meningkatkan kapasitas dirinya, mereka akan kalah orang para guru dari negara lain,” jelas Hizkia.

Ada beberapa hal yang harus dibenahi terkait peningkatan kualitas guru. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan guru.

Di banyak daerah di Tanah Air, masih ada guru yang menerima upah sebesar ratusan ribu rupiah. Jumlah ini tentu jauh lebih kecil daripada upah buruh (mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK) yang sekurang-kurangnya mencapai Rp 1 juta.

Baca juga : Menkeu Berjanji Pemberian Tunjangan Profesi Guru Sesuai dengan Data Kemdikbud

Lebih lanjut Hizka menambahkan tanpa kesejahteraan yang memadai, para guru tidak akan bisa mengajar dengan maksimal. Mereka juga akan disibukkan dengan mencari penghasilan tambahan.

Hizkia juga mengatakan kompetensi guru juga harus terus ditingkatkan. Pemerintah bisa mengadakan kursus dan pelatihan terkait bidang-bidang studi dan hal lain yang berkaitan dengan pengajaran. Penguasaan bahasa asing harusnya menjadi wajib bagi para guru.

"Dinamika pengajaran yang terus berubah tidak menutup kemungkinan kalau materi tersebut berbahasa asing. Lalu distribusi guru juga harus merata supaya tidak ada daerah yang kelebihan atau kekurangan guru,” terangnya.

CIPS juga mendorong pemerintah untuk membuka jalan demi terciptanya sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Hal ini penting supaya dunia pendidikan bisa memahami kebutuhan dunia industri akan tenaga kerja yang mereka butuhkan. Para siswa, khususnya siswa SMA dan setingkat, dan mahasiswa juga bisa mendapatkan pelatihan dari dunia industri terkait peningkatan kompetensinya di bidang yang dipelajari.

Sebagaimana tercantum di dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA), ada delapan profesi yang masuk dalam kebijakan pasar bebas. Delapan profesi tersebut adalah dokter, dokter gigi, perawat, surveyor, tenaga pariwisata, insinyur, arsitek dan akuntan. Setiap profesi tersebut sudah menetapkan standar dan kompetensi yang sudah disepakati ASEAN.

Walaupun guru tidak termasuk ke dalam delapan profesi tadi, guru adalah orang-orang yang berperan mendidik dan menjadikan generasi muda yang akhirnya memilih dan menekuni beragam profesi.

Sedangkan sektor prioritas dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berjumlah 12 sektor. Sektor-sektor tersebut adalah produk berbasis agro, produk berbasis karet, produk berbasis kayu, e-ASEAN, kesehatan, transportasi udara, elektronika, pariwisata, tekstil dan produk tekstil, perikanan dan produk perikanan, otomotif dan jasa logistik.