Atasi Defisit, BPJS Kesehatan Ajukan Skema "Cost Sharing" bagi Peserta

Kompas.com - 24/11/2017, 22:11 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mencari jalan untuk mengatasi defisit keuangannya. Salah satu caranya, dengan melibatkan peserta BPJS mendanai biaya perawatan (cost sharing) untuk penyakit yang butuh perawatan medis lama dan berbiaya tinggi (katastropik)

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, pembiayaan perawatan penyakit katastropik selama ini cukup menguras kantong BPJS Kesehatan. Setidaknya ada delapan penyakit katastropik yang akan dipilih untuk dibiayai dengan skema cost sharing. Yakni, jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalasemia, leukimia dan hemofilia.

Untuk penyakit jantung misalnya, sepanjang Januari-September 2017 saja ada 7,08 juta kasus dengan total klaim mencapai Rp 6,51 triliun. Pada tahun 2016, ada 6,52 juta kasus dengan total biaya Rp 7,48 triliun. Bahkan sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini, ada 10,80 juta kasus dari delapan penyakit katastropik yang menguras biaya BPJS Kesehatan sebesar Rp 12,29 triliun.

Jumlah itu setara dengan 19,68 persen dari total biaya pelayanan kesehatan yang BPJS Kesehatan hingga September 2017. "Cost sharing ini harus kami sampaikan supaya masyarakat tidak kaget," kata Fahmi, Kamis (23/11/2017).

Baca juga: Strategi BPJS Kesehatan untuk Pulih dari Defisit

Namun, Fahmi masih belum merinci porsi pendanaan perawatan yang akan dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan. Pasalnya, hingga kini BPJS Kesehatan masih menghitung rincian beban yang akan dibagi bersama peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

Yang pasti, kata Fahmi, cost sharing ini tidak akan berlaku bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Cost sharing hanya akan berlaku bagi peserta JKN dari golongan mampu atau peserta mandiri.

Per 1 November 2017 total peserta JKN 183,57 juta orang. Hingga akhir 2017 diperkirakan peserta BPJS 183,13 juta orang.

Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Partaonan Daulay meminta BPJS Kesehatan membuat simulasi terkait dampak kebijakan tersebut terhadap defisit BPJS Kesehatan. "Kami di DPR meminta agar jangan seluruh biaya perawatan (katastropik) dibayar BPJS semua," katanya. Masalahnya, jika berbagi beban, mestinya bebas antrean dan tak menjadi program wajib.  (Kontan/Agus Triyono)

Berita ini sudah tayang di Kontan dengan judul BPJS Kesehatan tak mau tanggung 100% biaya medis

Kompas TV Beragam persoalan terkait layanan pasien program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS mengemuka di sejumlah daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penyebaran PMK, Kementan Perketat Pengawasan Lalu Lintas Hewan di Pelabuhan

Cegah Penyebaran PMK, Kementan Perketat Pengawasan Lalu Lintas Hewan di Pelabuhan

Rilis
Gara-gara Cuitan Soal Politik, Elon Musk Kehilangan Kekayaan Rp 180 Triliun dalam Sehari

Gara-gara Cuitan Soal Politik, Elon Musk Kehilangan Kekayaan Rp 180 Triliun dalam Sehari

Whats New
Mentan Pastikan Ketersedian Hewan Ternak untuk Idul Adha Aman dan Bebas PMK

Mentan Pastikan Ketersedian Hewan Ternak untuk Idul Adha Aman dan Bebas PMK

Whats New
Cara Buat NPWP Online Orang Pribadi, Bisa dari Rumah

Cara Buat NPWP Online Orang Pribadi, Bisa dari Rumah

Whats New
Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Spend Smart
Kemenkop UKM dan Grab Sinergi Dorong UMKM Onboarding Digital

Kemenkop UKM dan Grab Sinergi Dorong UMKM Onboarding Digital

Rilis
Startup Workmate Angkat Eksekutif Baru Managing Director Indonesia

Startup Workmate Angkat Eksekutif Baru Managing Director Indonesia

Work Smart
Kemenko Perekonomian: Lin Che Wei Tak Terlibat dalam Pembahasan Minyak Goreng di Kementerian

Kemenko Perekonomian: Lin Che Wei Tak Terlibat dalam Pembahasan Minyak Goreng di Kementerian

Whats New
Gratis, Ini Syarat dan Cara Daftar GoFood 2022 Online

Gratis, Ini Syarat dan Cara Daftar GoFood 2022 Online

Smartpreneur
Cara Kerja Sistem MLFF Gunakan GNSS, Pengganti E-toll

Cara Kerja Sistem MLFF Gunakan GNSS, Pengganti E-toll

Whats New
Tinggal Sebulan, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus Rp 91,6 Triliun

Tinggal Sebulan, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus Rp 91,6 Triliun

Whats New
Pencabutan Larangan Ekspor CPO Dinilai Jadi Langkah Strategis Pulihkan Ekonomi

Pencabutan Larangan Ekspor CPO Dinilai Jadi Langkah Strategis Pulihkan Ekonomi

Whats New
Kemenko Perekonomian Ungkap Peran Lin Che Wei di Pemerintah, Ini Jawabannya

Kemenko Perekonomian Ungkap Peran Lin Che Wei di Pemerintah, Ini Jawabannya

Whats New
Catat Syarat dan Cara Daftar GrabFood 2022 Online

Catat Syarat dan Cara Daftar GrabFood 2022 Online

Smartpreneur
Ada Pengerjaan Proyek di Stasiun Manggarai, Ini Perubahan Rute Operasi KRL Commuter

Ada Pengerjaan Proyek di Stasiun Manggarai, Ini Perubahan Rute Operasi KRL Commuter

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.