Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hal-hal Ini Dikaji untuk Dasar Pengenaan Pajak "E-commerce"

Kompas.com - 25/11/2017, 15:57 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

MANADO, KOMPAS.com - Direktur Peraturan Perpajakan I Arif Yanuar menjelaskan pihaknya masih membahas berbagai hal yang nantinya akan ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak kegiatan e-commerce. Dasar pengenaan pajak yang dimaksud seperti platform dari dalam dan luar negeri, beragamnya metode pembayaran, serta hal terkait lainnya.

"Selama masuk di platform, ada datanya di platform, bisa kami telusuri dengan mekanisme bisnis konvensional karena seluruh transaksi tercatat di platform, khusus (platform) yang ada di Indonesia," kata Arif dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan 2017 di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (22/11/2017).

Data yang dimaksud adalah data transaksi jual-beli barang, siapa penjual, siapa pembelinya, hingga berapa harga barang yang diperjualbelikan. Kemudian, muncul pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana platform e-commerce yang berbasis di luar negeri.

Terhadap platform dari luar negeri, Arif mengaku akan mempertimbangkan pengenaan pajak dari arus barang yang masuk hingga jalur pembayarannya.

Untuk arus barang, DJP sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sementara jalur pembayaran ini masih harus dibahas lebih lanjut, karena ada banyak sekali metode pembayaran dan pihak yang terkait dengan sistem tersebut.

Baca juga : Pajak E-Commerce Diusulkan Masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak

"Metode pembayaran e-commerce itu banyak sekali, bisa dengan kartu kredit, e-money, cash on delivery, macam-macam. Artinya, kalau mau kerja sama dengan payment gateway-nya, akan banyak sekali pihak-pihak yang akan terkait, ini sedang kami bahas salah satunya dengan Bank Indonesia," tutur Arif.

Terlepas dari platform e-commerce dalam dan luar negeri, DJP juga membahas bagaimana bisnis jual-beli produk dan jasa yang dilakukan selain dari platform, seperti dari media sosial. Menurut Arif, kemungkinan mereka tidak bisa mengenakan aturan yang sama untuk jenis bisnis e-commerce serupa, terlebih dengan beragamnya model bisnis dan metode pembayaran yang harus dibahas satu per satu.

DJP juga merasa perlu mengatur bagaimana caranya melindungi pelaku usaha e-commerce dalam negeri, seperti mereka yang bergerak di usaha kecil dan menengah (UKM). Jangan sampai mereka merasa diberatkan oleh sistem perpajakan dalam negeri, kemudian malah berjualan dengan platform dari luar negeri.

"Pada saat platform di Indonesia sedang membina, memperluas merchant-nya, membina UKM, kami tentunya harus mendukung itu. Bukan setelah agak besar, mereka lari berjualan dari platform di luar negeri. Terlepas dari tarifnya, kami ingin mempermudah pelaku bisnis e-commerce di dalam menunaikan kewajiban pajaknya," ujar Arif.

Kompas TV Aturan pajak e-commerce dirilis karena realisasi pajak pemerintah di bawah target.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prudential Syariah Luncurkan Asuransi Jiwa PRUAnugerah

Prudential Syariah Luncurkan Asuransi Jiwa PRUAnugerah

Whats New
Cara Cek Saldo Tabungan Emas Pegadaian dengan Mudah

Cara Cek Saldo Tabungan Emas Pegadaian dengan Mudah

Spend Smart
Kereta Suite Class Compartement Meluncur Pertengahan Oktober, Berapa Harga Tiketnya?

Kereta Suite Class Compartement Meluncur Pertengahan Oktober, Berapa Harga Tiketnya?

Whats New
Hukum Permintaan, Fungsi, dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya

Hukum Permintaan, Fungsi, dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya

Earn Smart
Petunjuk Cara Bayar Shopee PayLater di Indomaret

Petunjuk Cara Bayar Shopee PayLater di Indomaret

Spend Smart
CEO SoftBank Yakin 'Artificial General Intelligence' Bakal Terwujud 10 Tahun Lagi

CEO SoftBank Yakin "Artificial General Intelligence" Bakal Terwujud 10 Tahun Lagi

Whats New
Produk UMKM Sambal Lele Jajaki Ekspor ke Korea Selatan

Produk UMKM Sambal Lele Jajaki Ekspor ke Korea Selatan

Whats New
KPPU Selidiki Dugaan Pengaturan Suku Bunga Pinjaman Asosiasi Pinjol

KPPU Selidiki Dugaan Pengaturan Suku Bunga Pinjaman Asosiasi Pinjol

Whats New
Ini Harapan Pengusaha kepada Calon Pengganti Presiden Jokowi

Ini Harapan Pengusaha kepada Calon Pengganti Presiden Jokowi

Whats New
Tingkatkan Layanan, Aplikasi Mengantar Angkat Agung Hari Prabowo Jadi Komisaris Baru

Tingkatkan Layanan, Aplikasi Mengantar Angkat Agung Hari Prabowo Jadi Komisaris Baru

Whats New
Pengamat: yang Terlilit Pinpri adalah Mereka yang Terjebak Gaya Hidup

Pengamat: yang Terlilit Pinpri adalah Mereka yang Terjebak Gaya Hidup

Whats New
Keputusan Bea Cukai Lelang Ribuan Baju Impor Jadi Kontradiktif dengan Upaya Pemerintah

Keputusan Bea Cukai Lelang Ribuan Baju Impor Jadi Kontradiktif dengan Upaya Pemerintah

Whats New
Komitmen PT GNI Dukung Keselamatan Kerja Karyawan dan Berkontribusi untuk Dunia Pendidikan

Komitmen PT GNI Dukung Keselamatan Kerja Karyawan dan Berkontribusi untuk Dunia Pendidikan

Whats New
Kemenkominfo Catat Ada 7.836 Rekening Ilegal terkait Pinjaman Online

Kemenkominfo Catat Ada 7.836 Rekening Ilegal terkait Pinjaman Online

Whats New
Pengembang Perumahan Keluhkan Masyarakat Kesulitan Akses KPR Akibat Tunggakan Pinjol

Pengembang Perumahan Keluhkan Masyarakat Kesulitan Akses KPR Akibat Tunggakan Pinjol

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com