Peserta Keterbukaan Informasi Pajak Internasional Dekati Negara Berpotensi Suaka Pajak

Kompas.com - 26/11/2017, 12:01 WIB
Sejumlah pembicara dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (22/11/2017). Para pembicara (dari kiri ke kanan); Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama; Direktur Peraturan Perpajakan II Yunirwansyah; pengamat pajak Darussalam; Direktur Peraturan Perpajakan I Arif Yanuar; dan Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Leli Listianawati. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Sejumlah pembicara dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (22/11/2017). Para pembicara (dari kiri ke kanan); Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama; Direktur Peraturan Perpajakan II Yunirwansyah; pengamat pajak Darussalam; Direktur Peraturan Perpajakan I Arif Yanuar; dan Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Leli Listianawati.
|
EditorAprillia Ika

MANADO, KOMPAS.com - Indonesia dan ratusan negara lain yang berkomitmen dalam program keterbukaan dan pertukaran informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) tengah mendekati sejumlah negara di benua Afrika.

Pendekatan dilakukan dalam rangka mengajak negara-negara di sana yang selama ini kerap maupun yang berpotensi menjadi negara suaka pajak atau tax haven.

"Kami di beberapa forum memang terus approach beberapa negara. Kenapa kemarin Global Forum diadakan di Kamerun, karena sekarang Global Forum sedang meng-approach negara-negara di Afrika supaya ikut AEoI," kata Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Leli Listianawati, dalam acara Media Gathering DJP 2017 di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (22/11/2017).

Baca juga : Gabung AEoI, Ditjen Pajak Siapkan Ruang Lapis Baja

Sampai saat ini, tercatat sudah ada 146 negara yang berkomitmen dalam program AEoI ini. Sebanyak 49 negara di antaranya disebut telah melaksanakan pertukaran informasi perpajakan pada tahun ini.

Sedangkan, ada 53 negara lain yang direncanakan akan melangsungkan pertukaran informasi perpajakan pada September 2018 mendatang. Salah satu dari 53 negara tersebut adalah Indonesia.

Menurut Leli, ajakan serta pendekatan terhadap negara-negara yang belum ikut program ini akan berkembang terus.

Harapannya, seluruh negara di dunia nantinya akan ikut dalam program ini, sehingga tidak ada lagi tempat bagi wajib pajak untuk menyembunyikan hartanya.

Kompas TV Pemerintah akan kembali membuka program pengampunan pajak alias Tax Amnesty.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X