RI Lobi Uni Eropa agar Bea Masuk Produk-produk Perikanan 0 Persen

Kompas.com - 27/11/2017, 08:27 WIB
Ilustrasi: Seorang perempuan berbelanja produk perikanan Thinkstockphotos.comIlustrasi: Seorang perempuan berbelanja produk perikanan
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JENEWA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melobi Uni Eropa guna mendapatkan fasilitas bea masuk 0 persen untuk produk-produk perikanan atau seafood, dari saat ini sebesar 19-24 persen.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan R. Nilanto Perbowo menuturkan lobi tersebut dilakukan karena Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan di sektor kelautan dan perikanan agar bisnis di sektor ini lebih sustainable.

Sejauh ini, sudah ada sejumlah negara yang telah mendapatkan fasilitas bea masuk ke Uni Eropa 0 persen, meskipun negara-negara tersebut belum menerapkan kebijakan sebagaimana yang telah dilakukan Indonesia.

"Beberapa negara yang telah mendapatkan fasilitas ini adalah Thailand, Timor Leste, Papua Nugini. Ada satu lagi negara yang akan memperoleh fasilitas ini yaitu Vietnam. Nah, Indonesia berusaha agar bisa mendapatkan fasilitas tersebut," jelasnya Minggu (26/11/2017).

Menurut Nilanto, Uni Eropa memberikan fasilitas bea masuk 0 persen berdasarkan sejumlah pertimbangan, yang salah satunya adalah kondisi perekonomian dari negara yang bersangkutan. Akan tetapi, Uni Eropa tidak mempertimbangkan aspek-aspek lainnya.

"Seperti Timor Leste atau Thailand, itu mereka mendapatkan ikan dari perairan Indonesia dan belum menerapkan kebijakan seketat yang dilakukan oleh Indonesia. Ini yang akan kami jadikan dasar untuk bisa mendapatkan bea masuk 0 persen," lanjut Nilanto.

Uni Eropa menjadi salah satu pasar penting bagi ekspor produk-produk perikanan dari Indonesia, di samping Amerika Serikat.

Dok. KKP tujuan ekspor perikanan indonesia

AS Lebih Dulu

Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan fasilitas bea masuk 0 persen dari Amerika Serikat pada pertengahan 2015 dalam bentuk Generalized System of Preference (GSP).

Dengan pembebasan BM tersebut, harga produk perikanan Indonesia di pasar AS menjadi lebih kompetitif. Susi menaksir, potensi tambahan pendapatan nelayan dari pembebasan bea masuk ini mencapai 600 juta dollar AS.

Skema GSP sempat terhenti sejak tahun 2013 karena tidak mendapatkan persetujuan Senat AS. Skema GSP mulai berlaku mulai 29 Juli 2015 hingga 31 Desember 2017.

Hal ini menjadi peluang yang sangat baik bagi eksportir perikanan Indonesia karena melalui skema tersebut sejumlah produk perikanan Indonesia, seperti kepiting beku, ikan sardin, daging kodok, ikan kaleng, lobster olahan, rajungan dan dibebaskan dari tarif bea masuk atau dengan kata lain dikenakan tarif 0 persen. Besarnya penurunan tarif antara 0,5 - 15  persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Whats New
Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Whats New
Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Whats New
OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

Whats New
Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Whats New
Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] 'Reading Habit' pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] "Reading Habit" pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

Rilis
Soal Deposito Raib, Bank Mega Syariah: Dana Telah Masuk ke Rekening Perusahaan

Soal Deposito Raib, Bank Mega Syariah: Dana Telah Masuk ke Rekening Perusahaan

Whats New
YDBA Beri Pembinaan untuk Para Perajin Cangkul di Klaten

YDBA Beri Pembinaan untuk Para Perajin Cangkul di Klaten

Whats New
Perusahaan Tidak Bayar THR Lebaran 2021, Begini Cara Melaporkannya

Perusahaan Tidak Bayar THR Lebaran 2021, Begini Cara Melaporkannya

Whats New
Co-CEO Gojek Bakal Jadi Bos Perusahaan Hasil Merger dengan Tokopedia?

Co-CEO Gojek Bakal Jadi Bos Perusahaan Hasil Merger dengan Tokopedia?

Whats New
Posko THR 2021 Diluncurkan, Apa Fungsinya?

Posko THR 2021 Diluncurkan, Apa Fungsinya?

Whats New
Kemenperin Pacu Peran Startup untuk Dukung Transformasi Industri

Kemenperin Pacu Peran Startup untuk Dukung Transformasi Industri

Rilis
IHSG 'Parkir' di Zona Merah, Rupiah Justru Menguat

IHSG "Parkir" di Zona Merah, Rupiah Justru Menguat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X