DJP: Nama 96 WNI Tercatat dalam "Dokumen Surga"

Kompas.com - 27/11/2017, 18:33 WIB
Pajak. ThinkstockPajak.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Yon Arsal mencatat setidaknya ada 96 wajib pajak (WP) asal Indonesia yang namanya tertera dalam Dokumen Surga.

Dokumen Surga merupakan kumpulan 13,4 juta dokumen tentang pengusaha yang diam-diam berinvestasi di luar negeri, di tempat yang dinamakan sebagai "surga pajak" atau tax haven, dan berarti uang hasil investasinya terhindar dari pajak.

"Dari 96 WP itu, 62 WP di antaranya sudah ikut tax amnesty," kata Yon saat ditemui di kantornya pada Senin (27/11/2017). 

Baca juga : Memetik Pelajaran Kasus Dokumen Surga Untuk Sistem Pajak di Indonesia

Pihaknya juga mencatat, pada tahun 2016 hanya ada 64 WP yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya. Terhadap semua data tersebut, masih dilakukan penyelidikan dan uji validitas oleh petugas pajak.

Jumlah WP asal Indonesia dalam Dokumen Surga tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada kemungkinan jumlah tersebut bertambah lebih banyak yang akan diteruskan dengan tindak lanjut penyelidikan oleh petugas pajak.

Baca juga : Tommy dan Mamiek Soeharto serta Prabowo Disebut dalam Laporan Dokumen Surga

Sebelumnya, ketika berita tentang Dokumen Surga mengemuka, didapati tiga nama pengusaha asal Indonesia yang tercantum dalam dokumen tersebut. Mereka adalah Tommy Soeharto, Mamiek Soeharto, dan Prabowo Subianto.

Dalam Dokumen Surga, nama Tommy Soeharto tercatat pernah menjadi direktur dan bos dewan Asia Market Investment, perusahaan yang terdaftar di Bermuda pada 1997 dan ditutup tahun 2000.

Konsorsium Jurnalis Investigatif juga melihat ada kesamaan alamat dengan perusahaan lain yang dimiliki Tommy, Asia Market serta V Power, di mana dua perusahaan itu terdaftar di Bahama.

Tommy turut membuka perusahaan patungan dengan rekannya dari Australia, dengan kegiatannya berupa iklan jalan di negara bagian Victoria di Australia, Filipina, Malaysia, Myanmar, dan China.

Baca juga : Heboh Data Investigasi Dokumen Surga, Apa Kata Ditjen Pajak?

 

Perusahaan itu ditutup di Bermuda pada tahun 2003 dan menurut data dari firma hukum di Bermuda, Appleby, perusahaan tersebut disebut sebagai pengemplang pajak.

Sedangkan Mamiek Soeharto dikatakan sebagai wakil presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd sekaligus pimpinan Golden Spike South Sumatera Ltd dengan rekannya Maher Algadri. Maher merupakan salah satu konglomerat terbesar di Indonesia zaman kepemimpinan Soeharto, menurut laporan Forbes.

Kemudian, nama Prabowo Subianto disebut pernah menjabat sebagai direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources yang kantornya berada di Bermuda. Perusahaan ini terdaftar pada tahun 2001, kemudian ditutup pada 2004 dan menyandang status sebagai perusahaan penunggak utang.

Prabowo juga disebut memiliki sebagian perusahaan Nusantara Energy Resources di Singapura yang merupakan bagian dari Nusantara Group.

Kompas TV Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap negara lain juga turut membuka nasabah banknya dalam pertukaran informasi keuangan. Saat ini, pemerintah Indonesia masih menyiapkan aturan agar otoritas pajak bisa membuka data nasabah.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X