Susi Serukan Pasar Ikut Menekan Industri Perikanan yang Abai HAM dan Lingkungan

Kompas.com - 28/11/2017, 12:39 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (berbaju merah) bersama panelis lainnya saat berbicara dalam 6th Annual UN Forum on Business and Human Rights di kantor PBB, Jenewa Swiss, Senin (27/11/2017). KOMPAS.com/BAMBANG P. JATMIKOMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (berbaju merah) bersama panelis lainnya saat berbicara dalam 6th Annual UN Forum on Business and Human Rights di kantor PBB, Jenewa Swiss, Senin (27/11/2017).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JENEWA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerukan kepada komunitas bisnis internasional untuk tidak menerima produk perikanan dari industri yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan.

Hal itu disampaikan Susi dalam 6th Annual UN Forum on Business and Human Rights (FBHR) di kantor PBB, Jenewa Swiss, Senin (27/11/2017).

Susi menyebut selama ini pasar tidak terlalu peduli dengan produk perikanan yang dihasilkan melalui cara-cara yang tidak comply terhadap isu tersebut. Sehingga pasar dianggap menjadi salah satu pendorong terhadap industri perikanan yang mengabaikan aspek lingkungan dan HAM.

"Bagaimanapun, pasar harus mulai menyadari praktik-praktik yang melanggar HAM dan lingkungan yang dilakukan industri perikanan. Pasar harus ikut menekan agar industri perikanan tidak melanggar HAM dan lingkungan," ujarnya Senin sore (27/11/2017).

Susi mengatakan, pasar merupakan salah satu entitas yang memiliki peran sangat besar agar industri perikanan memperhatikan isu HAM dan lingkungan. Keterlibatan pasar merespon isu HAM dan lingkungan di sektor perikanan, akan cukup efektif menekan praktik-praktik yang tidak comply yang dilakukan industri perikanan.

Hingga saat ini, sejumlah pasar utama produk-produk perikanan tidak terlalu peduli dengan isu HAM dan lingkungan di sektor perikanan. Sehingga produk-produk perikanan yang berasal dari industri perikanan yang melanggar HAM, lingkungan serta illegal, unreported and unregulated fishing tetap bisa melenggang masuk ke pasar negara-negara maju.

Seperti yang terjadi di pasar Uni Eropa, kawasan ini belum terlalu peduli dengan isu lingkungan atas produk-produk perikanan yang masuk ke negara anggotanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, Uni Eropa mengenakan bea masuk 0 persen untuk produk-produk perikanan dari negara-negara yang industri perikanannya abai terhadap isu lingkungan dan HAM.

Sementara itu, produk-produk perikanan dari Indonesia tetap dikenai bea masuk antara 19-24 persen ke Uni Eropa. Padahal, Indonesia telah menerapkan kebijakan yang ketat mengatur industri perikanan comply terhadap HAM dan lingkungan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Whats New
Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Rilis
Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

BrandzView
 Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Spend Smart
Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Whats New
PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

Rilis
Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Whats New
Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Spend Smart
Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Rilis
BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

Whats New
Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Whats New
Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Whats New
 BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.