Tahun Depan, Kontraktor Dilarang Garap Proyek Dana Desa

Kompas.com - 28/11/2017, 17:07 WIB
|
EditorErlangga Djumena

MALANG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi menegaskan, pemanfaatan dana desa harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa.

Salah satunya adalah pengerjaan proyek di desa seperti infrastruktur jalan, harus dilakukan swakelola oleh masyarakat desa. Mulai tahun depan pihaknya melarang  kontraktor mengerjakan proyek dana desa.

"Semua (proyek) di desa harus dilakukan oleh yang namanya dengan masyarakat dan pemerintah desa dengan menggunakan bahan-bahan lokal, kalau digunakan kontraktor semua itu selesai pekerjaan, tapi kami tidak membolehkan, semua harus dilakukan oleh masyarakat," ujar Anwar di Hotel Harris Malang, Selasa (28/11/2017).

Dia menyebutkan, pada saat disahkannya Undang-Undang Desa dan diterapkan pada tahun 2014 banyak pihak yang menghawatirkan terhadap pengelolaan dana desa.

Baca juga: Menteri Eko Optimis Dana Desa Terserap 100 Persen

"Tetapi kekhawatiran tersebut bisa dikatakan tidak terbukti. Ternyata masyarakat desa bisa mengelola uang tersebut dengan sangat baik dengan menciptakan berbagai prestasi. Dari sisi pembangunan pedesaan ada sebuah kekuatan yang luar biasa," kata Anwar.

Anwar mengatakan, dengan adanya dana desa tersebut memberikan semangat dan harapan baru bagi masyarakat desa untuk membangun dan mengembangkan desa. Seperti pembangunan infrastruktur dasar yang belum tersentuh seperti jalan desa, jembatan, hingga sarana aliran air bersih dibangun dengan dana desa.

"121.000 kilometer jalan desa bisa dibuat masyarakat desa, 91 kilometer jembatan desa bisa dibangun oleh masyarakat desa. Kemudian pelayanan dasar bisa hadir di pedesaan," kata Anwar.

Dengan demikian, jika diberikan kepercayaan dan pengawalan maupun pendampingan dalam pemanfaatan dana desa, masyarakat desa dan juga perangkat desa mampu membuktikan bahwa masyrakat desa bisa mengelola dana desa dengan baik.

"Masyarakat desa kalau diberikan kepercayaan mereka bisa melakukan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menegaskan mulai 2018 kontraktor tidak boleh mengerjakan proyek dana desa. 

"Tahun-tahun sebelumnya masih ada kendala di aturan. Kalau dulu proyek dana desa lebih dari Rp 200 juta harus pakai kontraktor, sekarang dana berapapun harus dikelola dengan swakelola (masyarakat desa)," kata Eko.

Kompas TV Masyarakat dapat terlibat mengawasi dana desa yang jumlahnya cukup besar.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lupa PIN ATM BNI dan MPIN BNI Mobile? Begini Cara Mengatasinya

Lupa PIN ATM BNI dan MPIN BNI Mobile? Begini Cara Mengatasinya

Whats New
Ini Cara Badan Pangan Nasional Jaga Stabilitas dan Ketersediaan Gula

Ini Cara Badan Pangan Nasional Jaga Stabilitas dan Ketersediaan Gula

Whats New
Cara Bayar Pajak Motor Secara Online, Mudah dan Bisa dari Rumah

Cara Bayar Pajak Motor Secara Online, Mudah dan Bisa dari Rumah

Spend Smart
Cara Daftar Internet Banking BNI dengan Mudah

Cara Daftar Internet Banking BNI dengan Mudah

Spend Smart
Terlalu Banyak Pupuk Kimia, 72 Persen Lahan Pertanian RI Kini Kritis

Terlalu Banyak Pupuk Kimia, 72 Persen Lahan Pertanian RI Kini Kritis

Whats New
Apakah Fasilitas Kendaraan Kantor Termasuk Natura yang Dipajaki?

Apakah Fasilitas Kendaraan Kantor Termasuk Natura yang Dipajaki?

Whats New
Biaya dan Syarat Nikah Terbaru di KUA Tahun 2022

Biaya dan Syarat Nikah Terbaru di KUA Tahun 2022

Spend Smart
Full Cashless, Ini Cara Beli Tiket Kapal Jepara–Karimunjawa 2022

Full Cashless, Ini Cara Beli Tiket Kapal Jepara–Karimunjawa 2022

Spend Smart
Hari Senin Diperkirakan Padat Imbas Rute Baru KRL, 3 Kereta 'Standby' di Bukit Duri

Hari Senin Diperkirakan Padat Imbas Rute Baru KRL, 3 Kereta "Standby" di Bukit Duri

Whats New
Terowongan 'Headrace' Selesai Dibor, Pembangunan PLTA Asahan 3 Capai 55 Persen

Terowongan "Headrace" Selesai Dibor, Pembangunan PLTA Asahan 3 Capai 55 Persen

Whats New
Kereta Api Pertama di Sulawesi Selatan, Jalur Maros-Barru Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022

Kereta Api Pertama di Sulawesi Selatan, Jalur Maros-Barru Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022

Whats New
Forum B20 Indonesia, Kadin Soroti Permasalahan Pendidikan di Era Digital

Forum B20 Indonesia, Kadin Soroti Permasalahan Pendidikan di Era Digital

Whats New
Kekuatan UKM Lokal dalam Menghidupi Wisata dan Masyarakat Lokal

Kekuatan UKM Lokal dalam Menghidupi Wisata dan Masyarakat Lokal

Smartpreneur
BCA Raih Penghargaan “The Best Overall Big Caps” dari IICD

BCA Raih Penghargaan “The Best Overall Big Caps” dari IICD

Whats New
RUPST PGN 2022 Setujui Deviden 67,8 Persen dari Laba Bersih 2021

RUPST PGN 2022 Setujui Deviden 67,8 Persen dari Laba Bersih 2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.