Menteri BUMN Minta LRT Dikelola Perusahaan Patungan

KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengusulkan agar pendanaan untuk proyek light rail transit (LRT) dikucurkan melalui perusahaan patungan (joint venture) BUMN. 

Yakni, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Adhi Karya (Persero), dan rencananya mengikutsertakan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Persoalan pembentukan perusahaan patungan itu sedang dalam proses pembentukan dan koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Harapannya perusahaan tersebut akan benar-benar terwujud dalam rentang waktu satu bulan.

Baca juga : Saham Adhi Karya Anjlok 7,8 Persen karena KAI Tak Jadi Investor LRT?

"Kami usulkan bukan KAI yang jadi investor tapi joint venture. Karena itu kami minta dibentuk seperti Railink, jadi ada perusahaan baru," terangnya saat ditemui di Stasiun Sudirman Baru, Selasa (28/11/2017).

"Ini pembentukan sedang berlangsung, Insya Allah minggu depan akan rapat dengan Menko, bisa diputus semua sehingga satu bulan selesai," imbuhnya.

Rini menyarankan pembentukan perusahaan patungan agar perusahaan bisa bergerak dengan lebih fleksibel.

Misalnya ketika proyek LRT telah rampung digarap, perusahaan patungan tersebut bisa menawarkan sejumlah sahamnya ke publik.

Baca juga : Rini Teken Pengalihan Saham 3 BUMN, Holding BUMN Tambang Resmi Berdiri

Selanjutnya, saham yang ditawarkan ke publik itu bakal menghasilkan dana yang bisa dipakai untuk membangun LRT di jalur lain.

 "Sama seperti jalan tol, satu trase satu perusahaan. Jadi ke depan kalau ada investor tertarik (sahamnya) bisa dilepas sedikit untuk bangun LRT lainnya," ujar Rini.

Proyek LRT sendiri tetap merupakan proyek yang dijamin pemerintah. Sedangkan soal pendanaan, perusahaan patungan akan mendapatkannya dari bank.

Dana yang dibutuhkan adalah Rp 31,8 triliun, membengkak dibandingkan perhitungan sebelumnya sebesar Rp 26,7 triliun.

Baca juga : Menhub Pastikan Proyek MRT dan LRT Tak Akan Mangkrak