Menko Darmin: Pembentukan Satgas Perizinan Investasi Sudah 90 Persen

KOMPAS.com - Satuan tugas (Satgas) perizinan, yang rencananya dibentuk untuk mengawal proses penerbitan perizinan investasi di Indonesia, kini sudah hampir selesai dan siap bertugas.

Informasi soal kesiapan itu diungkap oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution saat ditemui di sela acara Kompas 100 CEO Forum, di Raffles Hotel, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

"Masing-masing satgas, saya sudah liat sudah 90 persen dibentuk, tinggal 10 persen lagi," ujar Darmin.

Satgas tersebut akan diletakkan di pusat dan daerah, dengan tanggung jawab pengelolaan masing-masing berada di tangan Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Daerah.

Baca juga : Pemerintah Siapkan Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan berusaha

Tanggung jawabnya antara lain berupa memonitor proses pengurusan izin investasi, evaluasi, serta mengurai berbagai hambatan yang ditemukan.

Jika satuan tugas di daerah tidak bisa menyelesaikan suatu hambatan, maka nantinya harus dilaporkan ke pusat agar bisa ditangani langsung.

Selain soal satgas, Darmin juga mengungkap bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan integrasi perizinan dan penerapan sistem online.

Baca juga : Menperin Yakin Kebijakan PTSP Berikan Efek Positif Sektor Industri

Integrasi perizinan dibuat dengan harapan para calon investor atau orang yang ingin berusaha, cukup datang mengajukan izin ke satu kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Jika usaha tersebut membutuhkan bermacam-macam izin berbeda, maka prosesnya akan dikerjakan oleh PTSP tersebut.

Sedangkan sistem online berguna untuk membuat pengajuan izin usaha bisa dilakukan menggunakan aplikasi smartphone atau situs tertentu.

"Kami sedang menyusun perizinan online. Kami harap april tahun depan sudah berjalan online dan terintegrasi. Investor cukup datang ke satu gedung dan semua urusan selesai. Kita yang akan urusi semua masalahnya, jangan dia yang pusing mengurus perizinan padahal kita yang butuh dia untuk investasi," imbuh Darmin.

Baca juga : Investasi Terhambat, Laporkan ke Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi

Sebelumnya, Darmin telah mengungkap bahwa pemerintah berencana membentuk satgas pengawasan perizinan.

Ketua satgas tersebut adalah Darmin, sedangkan keanggotaan Satgas itu terdiri atas 12 pimpinan kementerian atau lembaga.

Dua belas pimpinan itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Keuangan.

Lainnya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretariat Negara, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satgas akan membawahi dua kelompok besar, yakni Satuan Tugas Leading Sector dan Satuan Tugas Pendukung. Satuan Tugas Leading Sector terdiri atas beberapa kementerian yang memiliki otoritas dalam kegiatan usahanya seperti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.