Soal Sertifikasi dan Standardisasi Produk, Indonesia Masih Tertinggal

KOMPAS.com - Sertifikasi dan standardisasi industri nasional masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga di Asia, seperti Thailand, Malaysia dan China. 

Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya standardisasi bagi produk-produk industri yang telah dihasilkan, serta minimnya jumlah laboratorium uji produk di dalam negeri.

Hal ini disampaikan General Manager PT Qualis Indonesia Calvin Satyanandi dalam acara Indonesia Quality and Safety Forum di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Menurut dia, saat ini Indonesia baru menerapkan standar nasional, atau biasa dikenal dengan SNI, untuk 105 item produk.

Sedangkan negara industri pesaing Indonesia, yaitu Thailand, sudah menerapkan standar untuk 1.000 item produk yang beredar di negara tersebut.

Baca juga : Kemenperin dan Sucofindo Fasilitasi IKM Peroleh Sertifikat SNI

"Di BSN (Badan Standarisasi Nasional) kualitasnya (pengujian) juga masih rendah. Ini bukti masyarakat kita tidak peduli terhadap SNI," ujar dia.

Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan dengan Malaysia dan China dari sisi jumlah laboratorium uji produk.

Laboratorium uji produk di China telah mencapai ribuan laboratorium. Sedangkan di Indonesia masih 80 laboratorium.

Menurut Calvin, rendahnya standardisasi ini juga berdampak pada potensi ekspor produk Indonesia. Sebab, untuk memasuki pasar ekspor, suatu produk dituntut untuk memenuhi standar tertentu, khususnya terkait dengan kesehatan dan lingkungan.

Baca juga : Pilih SNI atau ISO?

"Kalau di Indonesia, swasta ini lihat bisnisnya. Kalau tidak ada bisnisnya, mereka (investor) tidak mau masuk. Karena investasi laboratorium kan besar sekali," ungkap dia.

Minimnya standardisasi produk industri ini juga diakui oleh Kepala Badan Standardisasi Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Yan Sibarang.

Menurut dia, standardisasi produk melalui SNI memang menjadi satu-satunya alat untuk melindungi produk lokal dari gempuran produk asing, serta bertujuan melindungi konsumen di dalam negeri.

"Harusnya ke depan kita tingkatkan, supaya kepentingan industri kita terakomodasi dan ada perlindungan konsumen," ujar dia.

Berita ini sudah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Sertifikasi dan Standardisasi Industri Nasional Masih Tertinggal dari Thailand" pada Rabu (29/11/2017).