Sebuah Hikayat Bagi-bagi Hutan untuk Rakyat

SETAHUN silam, dari balik tembok Istana Negara, kabar gembira itu tiba: Presiden Joko Widodo dengan lantang menegaskan akan membagikan jutaan hektar lahan hutan untuk masyarakat, kelompok tani, dan masyarakat adat.

"Yang ada di kantong saya 12,7 juta hektar," tegas Presiden Jokowi.

Sebuah cita-cita yang mengerucut dalam program yang kemudian diberi nama perhutanan sosial. Harapan yang mengemuka oleh fakta puluhan tahun di mana proporsi hak kelola masyarakat terhadap sumber daya hutan selama ini sangat kecil dibanding korporasi, sehingga kerap memicu konflik dan turut memperparah kesenjangan ekonomi.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan, dari 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan, sekitar 71 persen hidupnya bergantung pada hutan. Dari jumlah itu, 10,2 juta jiwa warga yang tinggal di kawasan tersebut masuk kategori miskin.

Maka, beleid pun dibuat dalam rupa: Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Pada intinya, beleid ini menegaskan sebuah sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan dalam hutan negara atau hutan adat oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.

Singkatnya, dengan beleid ini, masyarakat di dalam dan sekitar hutan memiliki akses legal untuk mengelola sumber daya hutan selama 35 tahun secara lestari.

Lokasi perhutanan sosial diproyeksikan tersebar, mulai dari ekosistem pegunungan, dataran rendah, rawa gambut, hingga kawasan mangrove.

Program perhutanan sosial yang dihelat pemerintah kali ini seolah mendaraskan dua pemikiran besar, yang berpuluh-puluh tahun seakan begitu jauh dari paradigma pengelolaan hutan di negeri ini.

Pertama, inilah antitesis terhadap pengelolaan perhutanan modern, sekaligus pengakuan terhadap pengolaan tradisional masyarakat. Kedua, memindahkan penguasaan pengelolaan sumber daya dari perusahaan ke masyarakat.

Namun, rupanya kita masih harus menghunus kesabaran lebih untuk merasakan dampak dari kebijakan ini. Sebab, alih-alih percepatan penghapusan kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, realisasi distribusi lahan hutan hingga dua tahun program perhutanan sosial berjalan begitu lambat, serta masih sangat jauh dari target.

Hingga akhir Oktober 2017, sesuai keterangan yang disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dari 12,7 juta hektar target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2015-2019, baru sekitar 1,09 juta hektar, atau hanya 8,6 persen yang telah direalisasikan alokasinya untuk masyarakat.

Capaian itu terdiri atas 268 unit hak pengelolaan hutan desa (HPHD) seluas 494.600,83 hektar, 633 unit izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) seluas 255.741,67 hektar, izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR) sebanyak 2.845 unit seluas 236.906,90 hektar, dan kemitraan kehutanan sebanyak 168 unit seluas 77.652,43 hektar.

Adapun untuk izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) telah terdata sebanyak delapan unit seluas 5.439,9 hektar dan hutan adat sebanyak 10 unit seluas 8.795,34 hektar.

Padahal, dalam RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan, pada tahun 2017 ditargetkan tercapai setidaknya 7,6 juta hektar. Pada 2018, luasnya bertambah menjadi 10,1 juta hektar, sehingga pada 2019 diharapkan akan tercapai target secara keseluruhan, yakni 12,7 juta hektar.

Disparitas antara target dan capaian tersebut membuat banyak pihak mulai mempertanyakan tentang akurasi dan validitas angka 12,7 juta hektar tersebut. Sayangnya, hingga saat ini pemerintah belum mampu memberikan jawaban yang meyakinkan perihal besaran target tersebut.

Sejumlah sumber menyatakan, angka 12,7 juta merupakan perhitungan umum pemerintah dari 10 persen total luas hutan di Indonesia yang diperkirakan mencapai kisaran 120 juta. Namun, luasan hutan tersebut dibantah oleh sejumlah organisasi non-pemerintah yang meyakini bahwa hutan Indonesia saat ini tak lebih dari 80 juta hektar.

Kabar lain berembus bahwa 12,7 juta hektar merupakan akumulasi kasar dari perhitungan luas hutan dari beberapa sumber, antara lain hasil pemetaan hutan adat oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) seluas 6,2 hektar, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4 juta hektar, dan wilayah hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2,5 juta hektar.

Jika kabar ini benar, sesungguhnya angka 12,7 juta hektar belumlah luasan yang terverifikasi betul. Pertanyaannya, bagaimana bisa program berjalan di atas data yang demikian karut marut dan tak terekap dengan baik?