Himbara: Bank BUMN Siap Implementasikan GPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan siap mengimplementasikan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway. Sistem tersebut telah diresmikan oleh Bank Indonesia (BI) awal pekan lalu.

Ketua Umum Himbara Maryono mengatakan, menindaklanjuti peluncuran GPN, bank-bank BUMN telah siap melakukan pendistribusian kartu debit berlogo Garuda Merah. Rencananya, pada awal Januari 2018, kartu debit tersebut sudah dapat didistribusikan.

“Saya kira Himbara sudah siap mengimplementasikan GPN. Kami terus sesuaikan untuk perubahan kartu," kata Maryono pada acara diskusi bertajuk "Transaksi Zaman Now, Bye Bye Nontunai" di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Menurut Maryono, meski diberlakukannya GPN, tarif transaksi hanya dikenakan 1 persen dari sebelumnya 2-3 persen. Namun, hal ini tidak akan menurunkan keuntungan bank. 

Baca juga : Biaya Transfer Lebih Murah, Nasabah Diimbau Ganti Kartu Debit Berlogo GPN

"Dengan adanya penurunan tarif ini, akan membuat transaksi masyarakat menggunakan kartu debit meningkat signifikan," ucap Maryono.

Pada kesempatan yang sama, Direktur BTN Adi Setianto mengungkapkan, implementasi GPN sangat membantu dalam mendorong peningkatan transaksi nontunai. Pasalnya, saat ini pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran.

85 persen transaksi di Indonesia masih dilakukan secara tunai, padahal 36 persen masyarakat saat ini sudah memiliki rekening di bank, namun transaksi nontunai masih dikisaran 10 persen.

“Sudah saatnya seluruh pihak yang terlibat dalam alur transaksi di Indonesia untuk berkolaborasi menuju masyarakat non tunai,” tutur Adi.

Menurut dia, implementasi Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) perlu dilaksanakan, karena transaksi tunai memiliki beberapa kelemahan, seperti tingginya biaya pengelolaan uang, kurang efisien untuk bertransaksi dan tidak tercatat secara sistem.

Kemudian, perubahan gaya hidup yang menuntut kecepatan dan kemudahan, serta praktis dan transparan dalam proses transaksi hanya cocok dilakukan secara nontunai. 

“Model transaksi nontunai diyakini akan menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien sehingga dapat mendukung kelancaran perekonomian nasional,” kata Adi.

Lebih lanjut, diperlukan pula sistem keamanan yang handal dan terbarui dalam menangkal serangan dari peretas yang memiliki tujuan jahat. 

“Bank sebagai lembaga yang menyimpan uang memiliki sistem security yang dapat dihandalkan, namun bagaimana dengan layanan pembayaran nontunai dari nonbank? Hal ini yang perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan agar sistem cashless payments berjalan dengan baik di Indonesia,” tutur Adi.

Selain itu, kesuksesan sistem nontunai juga turut dipengaruhi oleh peran serta pemerintah baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten. Kondisi saat ini, telah banyak pemerintah daerah yang telah sadar mulai mencanangkan program smart city, dimulai dari pembayaran pajak secara online hingga pemanfaatan kartu untuk pembayaran jasa transportasi umum.