Indef: Publik Harus Dapat Kejelasan soal Holding BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute For Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan, pemerintah perlu menjelaskan rincian rencana membentuk induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sejumlah sektor secara jelas.

Enny mengungkapkan, aspek tersebut antara lain mekanisme pembentukkan struktur holding dan landasan hukum, pembagian sektor dalam pelaksanaan bisnis, hingga upaya pengawasan terhadap tata kelola anak usaha dan entitas BUMN pasca holdingisasi.

“Publik harus dapat kejelasan mengenai critical point ini. Apalagi kita tahu BUMN merupakan perpanjangan tangan negara dalam mengelola sektor-sektor strategis,” kata Enny dalam pernyataannya, Rabu (6/12/2007).

Seperti diketahui, usai menggabungkan beberapa perusahaan pelat merah di sektor pertambangan, pemerintah telah memulai langkah baru dalam pembentukkan induk usaha (holding) di sektor minyak dan gas bumi (migas) yang ditargetkan rampung sebelum Maret 2018.

Baca juga: Holding BUMN Tingkatkan Daya Saing Nasional

Ini ditandai dengan keberadaan surat Menteri BUMN Rini Soemarno yang meminta jajaran Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  (RUPSLB) dalam menghapus status persero demi memuluskan penempatan PGN dalam struktur holding BUMN Migas di bawah PT Pertamina (Persero) selaku induk usaha migas.

Enny menegaskan, dibutuhkan kajian yang komprehensif dalam merealisasikan holding BUMN Migas. Selain memiliki fungsi bisnis seperti umumnya, Pertamina juga harus memiliki fungsi agen pembangunan dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia.

“Tapi tidak lantas anak usaha Pertamina dibolehkan untuk melakukan monopoli dan berbisnis di luar core-nya, seperti yang dikeluhkan swasta. Kita harus benar-benar menjadi ini sebagai upaya reformasi dalam rangka pembenahan Pertamina dan skema bisnisnya,” kata Enny.

Oleh karenanya, ia pun meminta pemerintah transparan dan mengedepankan kepentingan nasional, ketimbang mendahulukan kepentingan golongan atau kelompok dalam pelaksanaan holding BUMN Migas.