Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum IdEA Buka-bukaan soal Pembahasan Pajak E-Commerce di DJP

Kompas.com - 08/12/2017, 15:06 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pemangku kepentingan masih membahas mekanisme pengenaan pajak untuk kegiatan e-commerce yang prosesnya berjalan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Salah satu pihak yang dilibatkan adalah Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA, sebagai perwakilan pelaku e-commerce di Indonesia yang diakui keberadaannya oleh pemerintah.

Ketua Umum idEA, Aulia E Marinto, pada Kamis (7/12/2017) malam menceritakan sejauh mana pembahasan itu berlangsung. Kepada Kompas.com, Aulia menyebut sedang terjadi obrolan yang hangat antara pelaku e-commerce dengan pemerintah sebagai regulator.

"Sifatnya kami berdialog, berargumentasi, dan memberikan kritik konstruktif," kata Aulia.

Topik dialog yang dimaksud adalah menyamakan kepentingan, baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan pelaku e-commerce. Dari sudut pandang Aulia, pemerintah berorientasi pada bagaimana caranya meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan e-commerce.

Baca juga : Hal-hal Ini Dikaji untuk Dasar Pengenaan Pajak E-commerce

Sedangkan yang disuarakan idEA, pajak seperti apa yang nantinya akan dikenakan. Jika ingin mengenakan pajak kepada marketplace seperti Belanja.com, menurut Aulia, sebagai badan usaha sebenarnya sudah membayar berbagai macam jenis pajak.

Kemudian, ada usulan juga bagaimana pajak dikenakan kepada penjual saja. Terhadap usulan ini, idEA menyarankan supaya tidak semua penjual di marketplace dianggap seperti penjual yang bisnisnya sudah besar dan stabil.

"Bagi perusahaan yang sedang bertumbuh itu akan menyulitkan operasional. Jangan lupa ya, enggak semua pelaku segede Belanja.com, enggak semua segede Tokopedia. Di Surabaya, di Kalimantan sana ada marketplace," tutur Aulia.

Masih ada beberapa hal lain yang belum dibuka Aulia mengenai pembahasan pajak e-commerce di DJP. Pada intinya, idEA meminta agar kebijakan yang ditetapkan nanti bisa memberikan rasa adil dan diberlakukan sama bagi semua platform e-commerce, sesuai dengan kemampuan bisnis masing-masing.

Kompas TV Asprindo menilai, persaingan usaha yang sehat bisa tercipta jika sektor e-commerce ikut dikenai pajak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Strategi Luhut untuk Atasi Kelangkaan Minyakita

Strategi Luhut untuk Atasi Kelangkaan Minyakita

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+