Ketum IdEA Buka-bukaan soal Pembahasan Pajak E-Commerce di DJP

Kompas.com - 08/12/2017, 15:06 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pemangku kepentingan masih membahas mekanisme pengenaan pajak untuk kegiatan e-commerce yang prosesnya berjalan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Salah satu pihak yang dilibatkan adalah Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA, sebagai perwakilan pelaku e-commerce di Indonesia yang diakui keberadaannya oleh pemerintah.

Ketua Umum idEA, Aulia E Marinto, pada Kamis (7/12/2017) malam menceritakan sejauh mana pembahasan itu berlangsung. Kepada Kompas.com, Aulia menyebut sedang terjadi obrolan yang hangat antara pelaku e-commerce dengan pemerintah sebagai regulator.

"Sifatnya kami berdialog, berargumentasi, dan memberikan kritik konstruktif," kata Aulia.

Topik dialog yang dimaksud adalah menyamakan kepentingan, baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan pelaku e-commerce. Dari sudut pandang Aulia, pemerintah berorientasi pada bagaimana caranya meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan e-commerce.

Baca juga : Hal-hal Ini Dikaji untuk Dasar Pengenaan Pajak E-commerce

Sedangkan yang disuarakan idEA, pajak seperti apa yang nantinya akan dikenakan. Jika ingin mengenakan pajak kepada marketplace seperti Belanja.com, menurut Aulia, sebagai badan usaha sebenarnya sudah membayar berbagai macam jenis pajak.

Kemudian, ada usulan juga bagaimana pajak dikenakan kepada penjual saja. Terhadap usulan ini, idEA menyarankan supaya tidak semua penjual di marketplace dianggap seperti penjual yang bisnisnya sudah besar dan stabil.

"Bagi perusahaan yang sedang bertumbuh itu akan menyulitkan operasional. Jangan lupa ya, enggak semua pelaku segede Belanja.com, enggak semua segede Tokopedia. Di Surabaya, di Kalimantan sana ada marketplace," tutur Aulia.

Masih ada beberapa hal lain yang belum dibuka Aulia mengenai pembahasan pajak e-commerce di DJP. Pada intinya, idEA meminta agar kebijakan yang ditetapkan nanti bisa memberikan rasa adil dan diberlakukan sama bagi semua platform e-commerce, sesuai dengan kemampuan bisnis masing-masing.

Kompas TV Asprindo menilai, persaingan usaha yang sehat bisa tercipta jika sektor e-commerce ikut dikenai pajak.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Minta DMO Dicabut, Mendag: Kalau Minyak Ngamuk, Emang di Sana Tanggung Jawab?

Ombudsman Minta DMO Dicabut, Mendag: Kalau Minyak Ngamuk, Emang di Sana Tanggung Jawab?

Whats New
[POPULER MONEY] Waktu Tepat untuk Membeli Emas | Mendag Zulhas: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

[POPULER MONEY] Waktu Tepat untuk Membeli Emas | Mendag Zulhas: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

Whats New
Ada Kasus BLT BBM Gagal Dicairkan, Mensos Risma Didesak Lakukan Pembenahan

Ada Kasus BLT BBM Gagal Dicairkan, Mensos Risma Didesak Lakukan Pembenahan

Whats New
Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Spend Smart
Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Whats New
Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Whats New
Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Whats New
Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Rilis
Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Whats New
Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Whats New
Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Whats New
Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Whats New
100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

Whats New
Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.