Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memahami Cara Negara Berutang untuk Mempercepat Pembangunan

Kompas.com - 10/12/2017, 15:43 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Utang kerap diartikan dengan ketidakmampuan atau hal yang cenderung negatif. Namun, utang bisa menjadi salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk membangun berbagai macam sektor dengan tujuan menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik.

Seperti halnya Indonesia. Ada strategi tertentu yang diterapkan pemerintah dalam hal utang atau pembiayaan, khususnya ketika saat ini pembangunan infrastruktur terus digenjot sebagai bekal menyongsong kondisi masa depan yang terus berkembang.

"Pengelolaan pembiayaan ini, pemerintah berusaha mengelola secara hati-hati, terutama dalam hal pengelolaan portofolio pinjaman," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Scenaider Clasein Siahaan saat berbincang dengan Kompas.com,Jumat (8/12/2017).

Scenaider menjelaskan, salah satu pertimbangan negara berutang untuk membiayai pembangunan adalah penerimaan dari pajak tidak cukup untuk mendanai proyek-proyek pembangunan.

Pemerintah bisa saja menunggu hingga punya dana cukup untuk membiayai pembangunan sendiri. Namun, ketika kondisi itu sudah sampai, lebih besar lagi uang yang harus dikeluarkan untuk mengejar ketertinggalan.

"Misalnya begini, kalau kami tunda dana untuk pendidikan, pembangunan sekolah, gaji guru, kan banyak orang yang usia sekolah enggak bersekolah. Kalau ditunda sampai punya uang, mungkin 10 tahun lagi, orang-orang yang tadi usianya 7 tahun 10 tahun lagi sudah 17 tahun, baru dia SD. Begitu itu terjadi, orang-orang jadi enggak produktif," papar Scenaider.

Ketika hal itu terjadi, misalnya, orang-orang yang tidak produktif itu akan jadi beban sosial. Lebih ekstrem lagi, akan terjadi kekacauan sebagai dampak dari kondisi tersebut, seperti meningkatnya angka kriminalitas karena minimnya kesejahteraan.

KOMPAS Rasio Utang Pemerintah Indonesia terhadap PDB Negara G-20
Sebaliknya jika berutang, perlu strategi agar utang tidak membebani negara dan menjadi utang yang produktif.

Dalam hal ini, pemerintah menggabungkan jenis-jenis utang, baik berdasarkan lama tenor jatuh temponya hingga kurs yang digunakan.

"Utang itu jangan seperti orang pikir, itu harus dibayar semua tuh satu hari atau satu tahun. Itu yang kami pisahkan, kami kelola supaya dibayar di rata-rata sekarang sekitar 9 tahun," ujar Scenaider.

Dia menjelaskan, bunga untuk utang jangka pendek, seperti 1 tahun, biasanya di kisaran 3 persen. Adapun untuk jangka panjang, misalnya tenor 10 tahun, bunganya mencapai 6,7 persen.

Dari skema itu, pemerintah menggabungkan utang mereka antara yang jangka pendek dan panjang sesuai kebutuhan. Pertimbangannya, mengukur antara efisiensi dan potensi risiko sehingga tiap bulan pemerintah bisa mencicil utang tanpa harus terbebani untuk cepat-cepat melunasinya.

"Walaupun enggak seluruhnya dari kemudahan biaya, tapi dapat juga keamanan dari jangka waktu panjang. Waktu yang panjang kan relatif aman karena kami punya waktu untuk mencicilnya lebih panjang," kata Scenaider.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com