Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Indonesia Masih Belum Sadar Dana Pensiun

Kompas.com - 11/12/2017, 09:41 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu indikator kemajuan sebuah negara adalah ketika warganya terbiasa menabung sejak muda dan bisa membiayai hidupnya di masa tua nanti. Hal itu bisa dilakukan dengan dana pensiun dan asuransi yang sekaligus menjadi sumber investasi jangka panjang.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Scenaider Clasein Siahaan menyebut, dana pensiun dan asuransi sampai saat ini belum terlalu dimanfaatkan potensinya di Indonesia. Padahal, jika itu dioptimalkan, bisa menjadi salah satu sumber investasi jangka panjang, seperti untuk Surat Berharga Negara (SBN).

"Institusi yang nature-nya cocok untuk beli SBN, adalah dana pensiun dan asuransi. Di negara-negara lain begitu, karena punya liability yang match untuk jangka panjang," kata Scenaider saat berbincang dengan Kompas.com pada Jumat (8/12/2017).

Dia menjelaskan, SBN merupakan instrumen investasi yang cocok dengan dana pensiun dan asuransi. Alasannya, karena sama-sama untuk jangka panjang dari 10 sampai 30 tahun serta minim risiko, berbeda dengan instrumen lain misalnya saham.

Baca: Kesadaran Pekerja Siapkan Pensiun Masih Rendah

"Saham kan ada risiko bisnisnya, kalau invest lalu perusahaannya bangkrut, habis itu, nangis-nangis karena uangnya hangus. SBN risk free asset, enggak akan bangkrut pemerintah," tutur Scenaider.

Hal yang membuat industri dana pensiun dan asuransi belum terlalu marak di Indonesia, menurut Scenaider, karena tidak diwajibkan oleh pemerintah. Jika melihat di negara maju seperti Amerika Serikat, warganya wajib memiliki asuransi dan dibiasakan menabung sedari muda untuk dana pensiunnya.

Adapun yang terjadi di Indonesia kini, masih banyak orang-orang tua yang menginjak usia pensiun tetapi masih tergantung pada anak atau cucunya.

Ketika ditanya apakah pemerintah berencana untuk mewajibkan dana pensiun dan asuransi, Scenaider menyebutkan belum ada rencana tersebut. Namun, jika nanti kebijakan itu dikeluarkan, harus melalui regulasi yang diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com