Dukung Transformasi Teknologi, ADB Kucurkan Rp 10,1 Miliar untuk Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Pembangunan Asia (ADB) mengucurkan dana pinjaman sebesar 750.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 10,1 miliar.

Dana ini untuk mendukung pengetahuan dan bantuan teknis, guna mempelajari dampak teknologi disruptif terhadap prospek pembangunan di Indonesia.

Potensi manfaat ekonomi digital bagi Indonesia diperkirakan akan cukup besar. Indonesia, kata ADB, adalah salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan pengguna Internet tercepat di dunia.

Berbagai indikator seperti lalu lintas internet, pendapatan dari layanan komputasi awan dan sistem terkait (Internet of Things) tumbuh pesat.

Baca juga : Maraknya IoT Akan Mengubah Peta Bisnis TIK di Indonesia

Meskipun demikian, teknologi disruptif juga membawa sejumlah risiko bagi Indonesia. Ini terjadi dalam bentuk berkurangnya pekerjaan di sektor tertentu dan potensi naiknya ketimpangan.

“Dukungan teknis ADB akan membantu memetakan dampak teknologi disruptif terhadap Indonesia ekonomi, baik secara agregat maupun di tingkat sectoral,” ujar Winfried Wicklein, Kepala Kantor Perwakilan ADB di Indonesia dalam pernyataan resmi, Senin (11/12/2017).

“Bantuan teknis ini akan mendukung upaya pemerintah memanfaatkan keuntungan teknologi tersebut, sembari mengelola risikonya.”

Pemerintah telah mengembagkan “2020 Go Digital Vision” yang bertekad menjadikan Indonesia perekonomian digital terbesar di ASEAN pada 2020. Kebijakan ekonomi ke-14 yang diluncurkan tahun lalu mencakup peta jalan komprehensif untuk mendorong e-commerce.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai tolok ukur dan program untuk mendorong teknologi finansial (fintech) dan teknologi lainnya sebagai bagian dari upayanya menurunkan kemiskinan dan kesejangan. 

“Indonesia berada di persimpangan perubahan teknologi global. Pemahaman yang lebih baik terhadap topik yang berkembang cepat ini amatlah esensial, agar kebijakan dan investasi pendukung yang tepat dapat diambil," ujar Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.