Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bambang P Jatmiko
Editor

Penikmat isu-isu ekonomi

Butuh Cara "Gila" untuk Selesaikan Berbagai Masalah di Indonesia

Kompas.com - 12/12/2017, 09:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

Atas kondisi itu, cara-cara "out of the box" pun ditempuh untuk mengambil alih 51 persen saham perusahaan tambang emas tersebut agar porsi kepemilikan Indonesia menjadi mayoritas.

Menteri BUMN Rini Soemarno memilih membentuk holding perusahaan tambang dengan Inalum sebagai induknya. Perusahaan pengolah aluminium tersebut membawahi tiga BUMN yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk.

Jika digabung, ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam holding BUMN tambang itu mencapai Rp 65 triliun. Dan, ekuitas itu bisa di-leverage melalui pinjaman hingga mencapai dua kali lipat, atau sekitar Rp 120 triliun.

Dana sebesar itu akan sangat memungkinkan bagi holding tambang BUMN mencaplok 51 persen saham Freeport Indonesia.

Cara-cara yang "tidak normal" seperti membentuk holding tambang BUMN memang kemudian mendapatkan sorotan.

Perubahan status perusahaan BUMN yang kemudian menjadi anak usaha BUMN, memunculkan kekhawatiran mengenai rentannya perusahaan-perusahaan tersebut dijual kepada pihak lain.

Padahal, tujuan utama dari pembentukan holding tersebut adalah ingin mencaplok perusahaan lain, yakni Freeport Indonesia, dan bukan menjual aset yang sudah ada.

Disrupsi dan inovasi

Ya, Indonesia butuh langkah-langkah yang disruptif untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini tak terselesaikan dengan cara-cara biasa.

Dalam bukunya Disruption" (2017) pakar manajemen Rhenald Kasali mengatakan bahwa disrupsi menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Sebagai sebuah inovasi, disrupsi dibutuhkan untuk menggantikan seluruh sistem yang usang dengan sistem yang benar-benar baru, agar lebih efisien dan bermanfaat.

Pada ranah kebijakan, inovasi diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tak terselesaikan sebelumnya.

Penenggelaman kapal asing pencuri ikanDok KKP Penenggelaman kapal asing pencuri ikan

Penenggelaman kapal asing, membangun infrastruktur besar-besaran, hingga pembentukan holding tambang BUMN untuk mencaplok Freeport adalah langkah-langkah "radikal" untuk menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara lama.

Memang ada yang dikorbankan, muncul ketidakpuasan serta kekhawatiran atas perubahan yang terjadi. Namun begitulah sebuah keniscayaan dari perubahan yang terjadi saat ini.

Harusnya saat ini ada lebih banyak instansi pemerintah yang berani melakukan terobosan-terobosan "gila" untuk mengurai masalah yang ada. Dan bukan hanya berkutat dengan cara-cara yang biasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com