Jateng Akan Gunakan Obligasi untuk Biayai Infrastruktur, Ini Saran OJK

Kompas.com - 14/12/2017, 08:00 WIB
|
EditorAprillia Ika

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mulai melirik obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan proyek infrastruktur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun memberi arahan agar Jateng dapat mencari pendanaan dari pasat modal.

Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal OJK Djustini Septiana, mengatakan pihaknya mendukung dan memfasilitasi agar pemda dapat menerbitkan obligasi. Pemda dapat mengambil sumber dana dari pasar modal, namun khusus pemerintah daerah yang dizinkan hanya obligasi.

“Jadi obligasi ini nilai pendanaannya tidak terbatas, berapa dana yang dibiayai dari pasar modal,” kata dia, di sela sosialisasi obligasi daerah, di Semarang, Rabu (13/12/2017) kemarin.

Pembiayaan dari obligasi, sambung dia, bisa leluasa digunakan untuk pembangunan apa saja. Hal itu berbeda jika dibanding dengan pinjam di lembaga keuangan yang diberi batasan waktu. Sementara obligasi yang menentukan adalah pemerintah daerah itu sendiri.

Baca juga : Biayai Infrastruktur, Ganjar Pranowo Lirik Obligasi Daerah

Menurut dia, tren memasuki pasar modal saat ini mulai merambah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hampir semua bank yang masuk ke pasar modal menunjukkan tren positif. Imbasnya, sumbangan ke Pemda itu menjadi tinggi.

“Bahkan ada Pemda yang berani melepas BPD untuk menjual saham, sharing dengan masyarakat. Contoh bank Jabar, Jatim dan Banten,” katanya.

Biasanya, kata dia, perusahaan yang melepas saham, sharing ke masyarakat, saat membutuhkan modal besar. Setelah dilepas, bank kerap menerbitkan surat utang berupa obligasi maupun sukuk.

“Obligasi daerah ini pembiayaan jangka panjang. Belum ada Pemda yang berhasil, tapi di beberapa negara persiapan kita lebih dulu. Kita sudah 15 tahun sejak Bapepam. Tapi India, Filipina itu bahkan overload padahal baru mulai 5-10 tahun. Mengapa belum sukses, pemahaman yang masih kurang, baik Pemda maupun DPRD,” tambahnya.

Kesuksesan mengambil dana pembiayaan dari pasar modal misalnya pernah dilakukan di California pada 1928 saat membangun Golden Gate Bridge. Saat pengambilan dana itu tenor yang dipakai hingga 40 tahun, dan pada 1971 utang sudah dilunasi.

Ahli Madya Analis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Iwan Richard Butarbutar, mengatakan, untuk dapat menerbitkan obligasi, pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. Setelah persetujuan diperoleh baru mengajukan ijin prinsip ke Menteri Keuangan.

Halaman:



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ekspor Produk Halal Indonesia Masih Mini, Ini Penyebabnya Menurut KNEKS

Ekspor Produk Halal Indonesia Masih Mini, Ini Penyebabnya Menurut KNEKS

Whats New
Mayoritas Indeks Sektoral Melemah, IHSG Parkir di Zona Merah

Mayoritas Indeks Sektoral Melemah, IHSG Parkir di Zona Merah

Whats New
Cara Transfer BI Fast di Aplikasi Livin' Bank Mandiri

Cara Transfer BI Fast di Aplikasi Livin' Bank Mandiri

Whats New
Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Turun Jadi 130,8 Miliar Dollar AS

Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Turun Jadi 130,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Ekonomi Digital Dorong E-commerce, tapi Jangan Sampai Banjir Produk Impor

Ekonomi Digital Dorong E-commerce, tapi Jangan Sampai Banjir Produk Impor

Whats New
Memperkokoh Independensi Bank Sentral

Memperkokoh Independensi Bank Sentral

Whats New
Terpapar Sinyal Hawkish The Fed, Nilai Tukar Rupiah Melemah

Terpapar Sinyal Hawkish The Fed, Nilai Tukar Rupiah Melemah

Whats New
Fakta Banjir Tol BSD Km 8, gara-gara Sungai Menyempit hingga Ditargetkan Bebas dari Banjir 2023

Fakta Banjir Tol BSD Km 8, gara-gara Sungai Menyempit hingga Ditargetkan Bebas dari Banjir 2023

Whats New
Menaker Ida: Instruktur Merupakan Modalitas Lahirkan Calon Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar

Menaker Ida: Instruktur Merupakan Modalitas Lahirkan Calon Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar

Whats New
Kode Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri, BSI, BTN, dan Lainnya

Kode Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri, BSI, BTN, dan Lainnya

Spend Smart
Hampir Rampung, Pembangunan Pelabuhan Laut Sanur Bali Capai 94 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Pelabuhan Laut Sanur Bali Capai 94 Persen

Whats New
Mengekor Wall Street, IHSG Dibuka di Zona Merah

Mengekor Wall Street, IHSG Dibuka di Zona Merah

Whats New
Menakar Langkah Menhub Mencari Operator Terminal Peti Kemas Patimban

Menakar Langkah Menhub Mencari Operator Terminal Peti Kemas Patimban

Whats New
Survei Mekari: 74 Persen Karyawan Percaya Kesejahteraan Finansial Memburuk Selama Pandemi

Survei Mekari: 74 Persen Karyawan Percaya Kesejahteraan Finansial Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Dapat PMN Rp 10 Triliun, PLN Sudah Petakan Wilayah 3T yang Belum Teraliri Listrik

Dapat PMN Rp 10 Triliun, PLN Sudah Petakan Wilayah 3T yang Belum Teraliri Listrik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.