Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jateng Akan Gunakan Obligasi untuk Biayai Infrastruktur, Ini Saran OJK

Kompas.com - 14/12/2017, 08:00 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mulai melirik obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan proyek infrastruktur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun memberi arahan agar Jateng dapat mencari pendanaan dari pasat modal.

Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal OJK Djustini Septiana, mengatakan pihaknya mendukung dan memfasilitasi agar pemda dapat menerbitkan obligasi. Pemda dapat mengambil sumber dana dari pasar modal, namun khusus pemerintah daerah yang dizinkan hanya obligasi.

“Jadi obligasi ini nilai pendanaannya tidak terbatas, berapa dana yang dibiayai dari pasar modal,” kata dia, di sela sosialisasi obligasi daerah, di Semarang, Rabu (13/12/2017) kemarin.

Pembiayaan dari obligasi, sambung dia, bisa leluasa digunakan untuk pembangunan apa saja. Hal itu berbeda jika dibanding dengan pinjam di lembaga keuangan yang diberi batasan waktu. Sementara obligasi yang menentukan adalah pemerintah daerah itu sendiri.

Baca juga : Biayai Infrastruktur, Ganjar Pranowo Lirik Obligasi Daerah

Menurut dia, tren memasuki pasar modal saat ini mulai merambah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hampir semua bank yang masuk ke pasar modal menunjukkan tren positif. Imbasnya, sumbangan ke Pemda itu menjadi tinggi.

“Bahkan ada Pemda yang berani melepas BPD untuk menjual saham, sharing dengan masyarakat. Contoh bank Jabar, Jatim dan Banten,” katanya.

Biasanya, kata dia, perusahaan yang melepas saham, sharing ke masyarakat, saat membutuhkan modal besar. Setelah dilepas, bank kerap menerbitkan surat utang berupa obligasi maupun sukuk.

“Obligasi daerah ini pembiayaan jangka panjang. Belum ada Pemda yang berhasil, tapi di beberapa negara persiapan kita lebih dulu. Kita sudah 15 tahun sejak Bapepam. Tapi India, Filipina itu bahkan overload padahal baru mulai 5-10 tahun. Mengapa belum sukses, pemahaman yang masih kurang, baik Pemda maupun DPRD,” tambahnya.

Kesuksesan mengambil dana pembiayaan dari pasar modal misalnya pernah dilakukan di California pada 1928 saat membangun Golden Gate Bridge. Saat pengambilan dana itu tenor yang dipakai hingga 40 tahun, dan pada 1971 utang sudah dilunasi.

Ahli Madya Analis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Iwan Richard Butarbutar, mengatakan, untuk dapat menerbitkan obligasi, pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. Setelah persetujuan diperoleh baru mengajukan ijin prinsip ke Menteri Keuangan.

Kemenkeu, sambung Iwan, akan berkoordinasi dengan Kemendagri terkait administrasi dan keuangan daerah tersebut. Kemenkui juga akan melihat kesiapan mengelola obligasi daerah. Setelah disetujui barulah mendaftar ke OJK.

“Obligasi maksimal 75 persen dari APBD. Daerah baru dapat terbitkan obligasi daerah harus buat buat dua perda, yaitu pertama Perda soal obligasi daerah dan kedua Perda pembentukan dana cadangan,” imbuhnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya melirik obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur. Obligasi daerah dinilai lebih murah ketimbang meminjam dana dari swasta atau perbankan.

"Ini pembiayaan baru di tengah keterbatasan APBD," kata Ganjar.

Obligasi menjadi salah satu alternatif untuk menggali dana melalui pasar modal. Cara itu bisa digunakan kabupaten/kota atau Pemerintah provinsi untuk mengatasi minimnya anggaran infrastruktur. 

Kompas TV Pasar Investasi Lebih Menarik Dibanding Pasar Saham

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com