Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jateng Akan Gunakan Obligasi untuk Biayai Infrastruktur, Ini Saran OJK

Kompas.com - 14/12/2017, 08:00 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mulai melirik obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan proyek infrastruktur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun memberi arahan agar Jateng dapat mencari pendanaan dari pasat modal.

Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal OJK Djustini Septiana, mengatakan pihaknya mendukung dan memfasilitasi agar pemda dapat menerbitkan obligasi. Pemda dapat mengambil sumber dana dari pasar modal, namun khusus pemerintah daerah yang dizinkan hanya obligasi.

“Jadi obligasi ini nilai pendanaannya tidak terbatas, berapa dana yang dibiayai dari pasar modal,” kata dia, di sela sosialisasi obligasi daerah, di Semarang, Rabu (13/12/2017) kemarin.

Pembiayaan dari obligasi, sambung dia, bisa leluasa digunakan untuk pembangunan apa saja. Hal itu berbeda jika dibanding dengan pinjam di lembaga keuangan yang diberi batasan waktu. Sementara obligasi yang menentukan adalah pemerintah daerah itu sendiri.

Baca juga : Biayai Infrastruktur, Ganjar Pranowo Lirik Obligasi Daerah

Menurut dia, tren memasuki pasar modal saat ini mulai merambah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hampir semua bank yang masuk ke pasar modal menunjukkan tren positif. Imbasnya, sumbangan ke Pemda itu menjadi tinggi.

“Bahkan ada Pemda yang berani melepas BPD untuk menjual saham, sharing dengan masyarakat. Contoh bank Jabar, Jatim dan Banten,” katanya.

Biasanya, kata dia, perusahaan yang melepas saham, sharing ke masyarakat, saat membutuhkan modal besar. Setelah dilepas, bank kerap menerbitkan surat utang berupa obligasi maupun sukuk.

“Obligasi daerah ini pembiayaan jangka panjang. Belum ada Pemda yang berhasil, tapi di beberapa negara persiapan kita lebih dulu. Kita sudah 15 tahun sejak Bapepam. Tapi India, Filipina itu bahkan overload padahal baru mulai 5-10 tahun. Mengapa belum sukses, pemahaman yang masih kurang, baik Pemda maupun DPRD,” tambahnya.

Kesuksesan mengambil dana pembiayaan dari pasar modal misalnya pernah dilakukan di California pada 1928 saat membangun Golden Gate Bridge. Saat pengambilan dana itu tenor yang dipakai hingga 40 tahun, dan pada 1971 utang sudah dilunasi.

Ahli Madya Analis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Iwan Richard Butarbutar, mengatakan, untuk dapat menerbitkan obligasi, pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. Setelah persetujuan diperoleh baru mengajukan ijin prinsip ke Menteri Keuangan.

Kemenkeu, sambung Iwan, akan berkoordinasi dengan Kemendagri terkait administrasi dan keuangan daerah tersebut. Kemenkui juga akan melihat kesiapan mengelola obligasi daerah. Setelah disetujui barulah mendaftar ke OJK.

“Obligasi maksimal 75 persen dari APBD. Daerah baru dapat terbitkan obligasi daerah harus buat buat dua perda, yaitu pertama Perda soal obligasi daerah dan kedua Perda pembentukan dana cadangan,” imbuhnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya melirik obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur. Obligasi daerah dinilai lebih murah ketimbang meminjam dana dari swasta atau perbankan.

"Ini pembiayaan baru di tengah keterbatasan APBD," kata Ganjar.

Obligasi menjadi salah satu alternatif untuk menggali dana melalui pasar modal. Cara itu bisa digunakan kabupaten/kota atau Pemerintah provinsi untuk mengatasi minimnya anggaran infrastruktur. 

Kompas TV Pasar Investasi Lebih Menarik Dibanding Pasar Saham

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com