Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/12/2017, 07:31 WIB
Nurandini Alya Sam

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), perusahaan teknologi finansial (fintech) dengan layanan peer to peer (P2P) lending marketplace menawarkan konsep investasi yang unik, aman, dan menguntungkan bagi masyarakat.

Founder & CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra mengatakan Sejak pertama berdirinya, Amartha terus berkomitmen untuk menghubungkan para pengusaha mikro unbanked, dengan para investor yang ingin menambah aset investasi di sektor yang lebih menguntungkan dan tentunya bernilai sosial.

Keunikan lain terletak pada pengusaha mikro atau Mitra Amartha, yang seluruhnya adalah perempuan. Kini, lebih dari 70.000 perempuan pelaku usaha mikro di pelosok Indonesia telah menikmati layanan Amartha, dengan total dana yang didistribusikan lebih dari Rp 200 miliar.

Lebih lanjut Taufan mengatakan bahwa saat ini Amartha berhasil mempertahankan tingkat gagal bayar yang sangat rendah.

Baca juga : OJK: Fintech P2P Lending di Indonesia Capai Rp 1,6 Triliun

 

Hal ini disebabkan oleh salah satu manajemen risiko yang juga unik, yaitu dengan menerapkan group lending system (pinjaman kelompok) yang memiliki mekanisme tanggung renteng, dimana setiap peminjam akan dikelompokkan ke dalam satu kumpulan yang disebut Majelis.

Kelompok ini terdiri dari 15 - 25 orang peminjam yang tinggal berdekatan. Dengan sistem ini, setiap anggota bertanggung jawab untuk melakukan tanggung renteng atau menanggung risiko secara kelompok, apabila salah satu anggota mengalami kredit macet.

Perkembangan industri P2P lending untuk pembiayaan mikro memang diprediksi akan terus tumbuh sejalan dengan potensi pasar yang masih besar.

Berdasarkan data dari lembaga riset Morgan Stanley, dana yang beredar di P2P lending untuk mikro secara global akan meningkat signifikan, bahwa diperkirakan pada tahun 2020 nanti dana yang dihimpun akan mencapai sekitar Rp 490 miliar.

Selain itu, data laporan PwC Global Fintech 2017 menunjukkan sebanyak 82 persen atau mayoritas perusahaan jasa keuangan seperti bank dan asuransi berencana untuk meningkatkan kemitraan dengan fintech dalam 3-5 tahun mendatang.

Baca juga : OJK Diminta Segera Bentuk Lembaga Pengawas Fintech P2P Lending

 

Pertumbuhan dan potensi pasar ini menunjukkan bahwa P2P micro lending hadir sebagai jenis aset investasi baru yang aman dan dapat dipercaya.

Unbanked

Anggota Dewan Komisaris Amartha dan juga Managing Partner Lynx Asia Partners, Djamal Attamimi mengatakan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mayoritas sebesar 49 juta UMKM dinilai masih unbanked dan membutuhkan akses permodalan.

Melalui layanan fintech P2P micro lending inilah, para pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang unbanked bisa mendapatkan akses keuangan berupa pinjaman dari investor.

Lebih lanjut Djamal mengatakan, selain menawarkan profit yang menarik, lebih tinggi dari layanan konvensional lain yang sudah ada, Amartha juga mengupayakan agar para investor dapat merasakan transparansi dalam berinvestasi.

Amartha mengembangkan sistem skor kredit berdasarkan pendekatan psikometri untuk menilai kelayakan calon peminjam dan mengetahui riwayat pinjaman mereka.

Baca juga : P2P Lending sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan

 

Skor kredit ini dapat dilihat oleh Investor, sehingga mereka dapat memilih secara langsung calon peminjam yang akan didanai sesuai profil usaha dan mempertimbangkan risiko yang diambil.

"Selain itu, informasi angsuran juga dapat dipantau secara online dan imbal hasil yang tersedia bisa ditarik dengan mudah," tambah Djamal.

Di Indonesia, fintech juga telah disambut baik oleh pemerintah dan regulator. Otoritas Jasa Keuangan hingga Bank Indonesia juga telah berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan dan mengawasi industri ini, serta lebih dini dalam memitigasi risiko.

Untuk itu, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau Peer-to-Peer (P2P) Lending, yang akan disusul dengan ketentuan lain terkait fintech agar regulasi semakin jelas dan lengkap.

Kompas TV Teknologi informatika mengubah cara belanja konsumen ritel menjadi lebih efisien

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jadwal MRT dan LRT Jakarta Saat Malam Tahun Baru 2024

Jadwal MRT dan LRT Jakarta Saat Malam Tahun Baru 2024

Whats New
TikTok Shop Buka Lagi, Mendag: Toko Harus di Luar Aplikasi TikTok

TikTok Shop Buka Lagi, Mendag: Toko Harus di Luar Aplikasi TikTok

Whats New
Pergerakan Masyarakat di Jabodetabek Selama Nataru Diprediksi Hampir 15 Juta Orang

Pergerakan Masyarakat di Jabodetabek Selama Nataru Diprediksi Hampir 15 Juta Orang

Whats New
Badan Supervisi Mau Dibawa Kemana?

Badan Supervisi Mau Dibawa Kemana?

Whats New
Ingat, Diskon Tiket Kereta Promo 12.12 Bisa Dibeli Mulai Besok

Ingat, Diskon Tiket Kereta Promo 12.12 Bisa Dibeli Mulai Besok

Whats New
Kata Menhub soal Penambahan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Kopo

Kata Menhub soal Penambahan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Kopo

Whats New
Ganjar Sebut IKN Tak Harus Andalkan Investor, Pengamat: Kalau Saling Menunggu, Ya Tidak Jadi Dibangun...

Ganjar Sebut IKN Tak Harus Andalkan Investor, Pengamat: Kalau Saling Menunggu, Ya Tidak Jadi Dibangun...

Whats New
Di Hadapan Pengusaha, Anies Baswedan: BUMN Tidak Boleh Mematikan Swasta...

Di Hadapan Pengusaha, Anies Baswedan: BUMN Tidak Boleh Mematikan Swasta...

Whats New
Dipicu Diskon, Penjualan Eceran Meningkat hingga November 2023

Dipicu Diskon, Penjualan Eceran Meningkat hingga November 2023

Whats New
TikTok Shop “Come Back”, Pelanggan Sudah Bisa Belanja 12.12

TikTok Shop “Come Back”, Pelanggan Sudah Bisa Belanja 12.12

Whats New
Saham GOTO Malah Anjlok Setelah TikTok Resmi Masuk Tokopedia, Ini Sebabnya Kata Analis

Saham GOTO Malah Anjlok Setelah TikTok Resmi Masuk Tokopedia, Ini Sebabnya Kata Analis

Whats New
Per November 2023, Pemerintah Kantongi Rp 16,24 Triliun dari Pajak Digital

Per November 2023, Pemerintah Kantongi Rp 16,24 Triliun dari Pajak Digital

Whats New
TikTok Shop Buka Lagi, Manajemen Surati Mantan 'Seller' untuk Kembali Berjualan

TikTok Shop Buka Lagi, Manajemen Surati Mantan "Seller" untuk Kembali Berjualan

Whats New
Wujudkan Indonesia Maju 2045, PT PII Dukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia melalui Skema Creative Financing

Wujudkan Indonesia Maju 2045, PT PII Dukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia melalui Skema Creative Financing

Whats New
TikTok-GoTo Resmi Berkongsi, Menkop: Jangan Jual Barang Impor Ilegal

TikTok-GoTo Resmi Berkongsi, Menkop: Jangan Jual Barang Impor Ilegal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com