KKP Tegaskan, 1 Januari 2018 Tak Ada Lagi Nelayan Gunakan Cantrang

Kompas.com - 17/12/2017, 21:15 WIB
Nelayan menurukan hasil tangkapan mereka untuk dijual ke Tempat Pelelangan Ikan Ujung Watu, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Minggu (23/10/2016). Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang membuat nelayan kecil sekitar perairan Jepara berharap dapat memperoleh tangkapan ikan yang melimpah. KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASANelayan menurukan hasil tangkapan mereka untuk dijual ke Tempat Pelelangan Ikan Ujung Watu, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Minggu (23/10/2016). Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang membuat nelayan kecil sekitar perairan Jepara berharap dapat memperoleh tangkapan ikan yang melimpah.
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorAmir Sodikin

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan para nelayan tidak diperbolehkan kembali untuk menggunakan alat tangkap ikan cantrang pada tahun depan. Masa penggunaan cantrang akan berakhir pada akhir tahun 2017.

"Cantrang selesai sudah, tidak perlu dibahas lagi. 1 Januari 2018 pelarangannya diterapkan, jadi artinya cantrang tidak boleh beroperasi di Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi Hardijanto, saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Minggu (17/12/2017).

Menurut Rifky, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya penolakan kembali dari para nelayan terkait larangan penggunaan cantrang.

Meski demikian, jelas dia, pelarangan alat tangkap cantrang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. 

Baca juga : Susi Pudjiastuti Digoyang Cantrang...

"Kalau tidak ada yang setuju kan biasa, tetap saja harus ditaati. Negara kalau tidak ada aturannya ya mau bagaimana," jelas dia. 

Rifky menambahkan, KKP akan mencarikan solusi kepada nelayan untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan selain cantrang. Namun sayangnya, dia tidak menyebutkan alat tersebut.

Baca juga : Cantrang Sebaiknya Dikendalikan, Bukan Dilarang

"Ya kalau ada 1-2 case nanti kita selesaikan case by case. Pasti ada yang belum selesai, tetapi kan tidak signifikan," kata dia. 

Awalnya, Susi telah menerapkan aturan tersebut kepada para nelayan. Namun, Karena banyaknya protes dari nelayan, Presiden Jokowi sempat meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menunda pelaksanaan permen itu sampai akhir tahun 2017.

Artinya, aturan larangan cantrang akan diberlakukan kembali mulai Januari 2018.

Baca juga : Presiden Jokowi: Sus, Jangan Diteruskan Urusan Cantrang...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Whats New
Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.