Kompas.com - 19/12/2017, 07:07 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu program yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah program uang muka rumah 0 persen. Program DP rumah 0 persen ini dibuat mengatasi masalah kepemilikan hunian sebagian besar warga Jakarta, terutama kalangan menengah ke bawah.

"Program ini bertujuan memberikan kemudahan akses kepemilikan perumahan bagi masyarakat penerima manfaat di Provinsi DKI Jakarta yang sasarannya difokuskan pada penduduk yang belum memiliki rumah serta memenuhi kriteria kepemilikan rumah susun sederhana milik," kata Anies beberapa waktu lalu.

Program ini berangkat dari data bahwa jumlah kepemilikan hunian di Jakarta baru 51 persen dari total warga Jakarta untuk rumah tapak dan hunian vertikal. Adapun 40 persen sisanya disebut berasal dari kalangan masyarakat miskin dan belum punya rumah atau hunian sendiri.

Hingga kini, program tersebut tampaknya masih digodok. Anies menyatakan, skema penyediaan rumah bakal dilakukan dengan pembangunan rusun baru.

Baca juga: Ini Syarat agar Program DP Rumah 0 Persen Bisa Dilaksanakan

Pembangunan dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga akan melibatkan BUMD/BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan secara rata-rata 70 persen diperuntukkan bagi komersial dan 30 persen diperuntukkan bagi MBR.

Untuk itu, Anies mengatakan, saat ini sedang disiapkan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP 0 persen yang di dalamnya, termasuk mengatur tentang asuransi kredit.

Adapun Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Doni P Joewono menyatakan, program DP 0 persen bisa saja dilaksanakan asal ada jaminan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan beberapa opsi skema.

Salah satu skema yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program FLPP.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.