Apa Kabar Program DP Rumah 0 Persen?

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu program yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah program uang muka rumah 0 persen. Program DP rumah 0 persen ini dibuat mengatasi masalah kepemilikan hunian sebagian besar warga Jakarta, terutama kalangan menengah ke bawah.

"Program ini bertujuan memberikan kemudahan akses kepemilikan perumahan bagi masyarakat penerima manfaat di Provinsi DKI Jakarta yang sasarannya difokuskan pada penduduk yang belum memiliki rumah serta memenuhi kriteria kepemilikan rumah susun sederhana milik," kata Anies beberapa waktu lalu.

Program ini berangkat dari data bahwa jumlah kepemilikan hunian di Jakarta baru 51 persen dari total warga Jakarta untuk rumah tapak dan hunian vertikal. Adapun 40 persen sisanya disebut berasal dari kalangan masyarakat miskin dan belum punya rumah atau hunian sendiri.

Hingga kini, program tersebut tampaknya masih digodok. Anies menyatakan, skema penyediaan rumah bakal dilakukan dengan pembangunan rusun baru.

Baca juga: Ini Syarat agar Program DP Rumah 0 Persen Bisa Dilaksanakan

Pembangunan dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga akan melibatkan BUMD/BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan secara rata-rata 70 persen diperuntukkan bagi komersial dan 30 persen diperuntukkan bagi MBR.

Untuk itu, Anies mengatakan, saat ini sedang disiapkan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP 0 persen yang di dalamnya, termasuk mengatur tentang asuransi kredit.

Adapun Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Doni P Joewono menyatakan, program DP 0 persen bisa saja dilaksanakan asal ada jaminan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan beberapa opsi skema.

Salah satu skema yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program FLPP.

Dengan skema itu, Pemprov DKI Jakarta hanya menyiapkan subsidi dana 1 persen uang muka untuk setiap unit hunian, sementara pembangunan dilakukan Kementerian PUPR menggunakan APBN.

Jika kerja sama dengan pemerintah pusat tidak bisa dilakukan, skema lain yang memungkinkan adalah pembangunan dilakukan swasta, dalam hal ini tiga badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.

Kompas.com pun sempat meminta pendapat perbankan mengenai hal ini. Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Iman Nugroho Soeko mengatakan, program tersebut bisa dilaksanakan, namun perlu ditelaah terlebih dahulu.

Iman mengungkapkan, apabila program tersebut disandingkan dengan pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), maka bisa saja dilaksanakan. BTN sendiri menguasai pasar perumahan dengan skema FLPP.

"Dilihat dulu skemanya. Kalau polanya seperti FLPP bisa saja," ucap Iman.

Meskipun demikian, sebut Iman, harus ada aturan yang memperjelas program tersebut. Aturan tersebut adalah dari sisi makroprudensial, yang diterbitkan oleh BI sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Lalu, kapan program DP rumah 0 persen ini dapat segera dinikmati oleh warga Jakarta?