BBM di Papua Disebut Kembali Mahal, Ini Jawaban Pertamina

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertamina angkat bicara soal Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di kawasan Papua yang harganya disebut kembali naik pasca kepulangan Presiden Joko Widodo dari acara blusukan di sana.

Sebelumnya, tokoh agama di Papua, Pastor John Djonga, menyebutkan, kebijakan bahan bakar minyak satu harga di Papua belum berjalan dengan baik.

Ia mengatakan, harga BBM hanya turun seperti di Jawa, saat Presiden Joko Widodo melakukan blusukan di Papua.

(Baca: Kata Tokoh Papua, Harga BBM Hanya Turun Saat Jokowi Blusukan ke Papua)

Menanggapi kabar tersebut, Unit Manager Communication & CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII, Eko Kristiawan mengatakan tidak demikian yang terjadi.

Menurutnya, harga BBM di lembaga penyalur resmi Pertamina sudah sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai BBM satu harga.

Hingga pekan kedua Desember 2017, Pertamina bahkan terus menambah jumlah Lembaga Penyalur BBM Satu Harga agar masyarakat bisa menikmatinya. Saat ini tercatat sudah ada 42 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga dari target mendirikan 54 penyalur.

"Dengan adanya tambahan lembaga penyalur tersebut, maka masyarakat disekitar lokasi yang membeli BBM di lembaga penyalur tersebut dapat memperoleh BBM satu harga sesuai Perpres yang ditetapkan pemerintah," ujar Eko dalam keterangan resminya, Selasa (19/12/2017).

Namun dia juga mengakui saat ini masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan; yakni solusi untuk keberadaan pengecer atau pihak penjual di luar lembaga penyalur resmi Pertamina.

Masalahnya adalah adanya pengecer atau penjual non-resmi dengan harga jual yang tidak bisa dikontrol dan cenderung mencari keuntungan berkali lipat.

Eko menambahkan salah satu solusi yang telah ditempuh Pertamina adalah dengan terus menyediakan stok sesuai kebutuhan di daerah yang masuk dalam program BBM Satu Harga.

“Seperti di Yahukimo, pengiriman menggunakan kapal dengan supply point dari jobber timika, beberapa bulan terakhir SPBU kompak menambah sarana penyimpanan BBM sehingga bisa memuat lebih banyak BBM maka tidak pernah lagi terjadi kekosongan BBM di SPBU Kompak”, terang Eko.

Di sisi lain, perusahaan juga membutuhkan bantuan untuk mengawasi dan mencegah adanya orang yang memborong BBM dan menguras stok lembaga penyalur resmi.

"Dalam hal ini peranan pemerintah daerah sangat vital dalam hal mengatur, mengawasi dan mencegah pengecer agar tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak sehingga stok lembaga penyalur menjadi tipis sehingga membuka peluang para pengecer tersebut menjual BBM dengan harga tinggi," ujarnya.

Pertamina mengklaim stok terakhir menjelang Natal & tahun baru berada di level yang sangat aman. Premium dan Solar diperhitungkan bisa tahan sekitar 20 hari jika dibanding rata-rata penjualan normal.