Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dony Oskaria
Komisaris Garuda Indonesia

Komisaris Garuda Indonesia, Ketua Pokja Pariwisata Nasional Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia

Menyempurnakan KEK Pariwisata

Kompas.com - 19/12/2017, 17:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

Usulan KEK yang sudah masuk ke Kementerian Pariwisata harus ditinjau secepatnya dipertimbangkan, dimatangkan syarat-syaratnya agar tak merugikan ekosistem daerah, diberi ruang fiskal selayaknya, kemudian diputuskan. Lalu segera diajukan ke presiden. Karena inilah kesempatan pemerintah untuk mendorong sektor pariwisata menjadi backbone ekonomi nasional.

Jika tidak, pemerintah akan ketinggalan oleh peluang. Negara-negara tetangga berebut investor pariwisata, sementara potensi-potensi pariwisata daerah kian tenggelam. KEK seharusnya bisa dijadikan salah satu senjata utama agar investasi-investasi pariwisata dari luar segera parkir di daerah-daerah.

Secara umum, KEK atau Special Economic Zone (SEZ) adalah wilayah geografis yang memiliki peraturan ekonomi khusus yang cenderung lebih liberal dari peraturan ekonomi yang berlaku di suatu kawasan lain dalam negara yang sama.

Oleh karena itu, sering juga KEK dikenal sebagai kawasan yang secara geografis dan jurisdiktif adalah kawasan perdagangan bebas, termasuk kemudahan dan fasilitas duty free atas impor barang-barang modal untuk bahan baku komoditas sebagaian ekspor yang dibuka seluas-luasnya.

Biasanya KEK memiliki beberapa jenis wilayah yang lebih khusus yang mencakup Daerah Perdagangan Bebas atau Free Trade Zones (FTZ), Daerah Penanganan Ekspor atau Export Processing Zones (EPZ), Daerah Bebas atau Free Zones(FZ), Kawasan Industri atau Industrial Estates (IE), Pelabuhan Bebas atau Free Ports, dan sebagainya.

Dalam perkembangannya di Indonesia, KEK didasari pada perkembangan kawasan industri yang telah ada di era tahun 1970-an. Banyak negara berkembang pada era tersebut yang melaksanakan pembentukan kawasan-kawasan khusus pembangunan ekonomi.

Namun secara formal, KEK baru lahir sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tujuan utama dari pembentukan kawasan khusus ini adalah pengintergrasian perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya dengan ekonomi global, dengan cara melindungi mereka terhadap berbagai distorsi seperti tarif dan birokrasi yang berbeli-belit.

Selanjutnya jika melihat ke belakang, kawasan industri di Indonesia telah ada sejak tahun 1970-an. Hal ini didahului oleh lahirnya PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) dengan luas kawasan 570 hektar di DKI Jakarta pada tahun 1973, yang merupakan upaya dari pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan industri yang jumlahnya semakin meningkat pada saat itu.

Adapun sasaran utama penerapan KEK adalah untuk meningkatkan investasi asing di suatu negara dengan menyediakan berbagai insentif berupa: insentif perpajakan (PPN, PPnBM, PPh Pasal 22, Tax Holiday), insentif kepabeanan (pembebasan, pengurangan tarif, atau penyederhanaan prosedur cukai atau bea masuk), insentif penanaman modal (menyederhanakan syarat dan prosedur), serta insentif perlindungan lingkungan hidup

Selain Indonesia, telah banyak negara yang berusaha menarik investor asing dengan menerapkan KEK untuk menggairahkan perekonomian. Sebut saja Shenzhen di RRC sebagai salah satu yang sukses.

Pengutamaan investor domestik dan lokal

Lantas bagaimana dengan KEK pariwisata Indonesia? Secara umum, semua logika dasar KEK akan berlaku pula pada sektor pariwisata. Namun, dapat pula dibuat penyesuaian-penyesuaian agar kontekstual dengan kebutuhan dan tidak merugikan negara ataupun pemerintah local.

Dengan demikian, satu kawasan akan menjadi lebih terbuka untuk masuknya investasi-investasi pariwisata, mulai dari perhotelan, restauran, sampai pada pelaku-pelaku wisata khusus seperti music tourism dan art tourism.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+